DPR dan Pemerintah Sepakat Larang Kepala Daerah Angkat Tenaga Non-ASN

Dia juga mendesak kepala daerah dan DPRD seluruh Indonesia berokoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN.

Pemerintah kembali mengubah jadwal pengangkatan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) 2024.

Prabowo Subianto menginstruksikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 dipercepat pada Juni 2025

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pelantikan CPNS diundur menjadi 1 Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk PPPK.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pengangkatan CPNS dan PPPK tertunda.

DPR meminta pemerintah untuk melakukan simulasi guna mempercepat pendataan dan pengangkatan CPNS.

Pemerintah telah mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hingga 1 Oktober 2025.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meluruskan isu mundurnya jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.

Pengangkatan CPNS akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK pada Maret pada tahun berikutnya.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting.

Seleksi PPPK tahan dua juga dapat diikuti tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tes pertama.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Kementerian PANRB berupaya mengakselerasi Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia dengan menjajaki kolaborasi bersama Estonia, negara terdepan dalam digitalisasi layanan publik.

Indeks Reformasi Birokrasi Sumbar terus menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 89,32 dengan predikat A- pada 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumbar dalam pelayanan publik.

Indonesia dan Rusia tengah menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat inisiatif transformasi digital pemerintahan, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola yang efektif. Kolaborasi ini membuka peluang besar dalam pertukaran keahlian da

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan kebijakan WFH di Kompleks Parlemen berhasil dilaksanakan, menunjukkan komitmen efisiensi energi dan mendukung program KemenPANRB untuk transformasi manajemen ASN.

Kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat telah resmi berlaku. Pemerintah memastikan pengawasan ketat berbasis kinerja digital untuk menjaga produktivitas dan akuntabilitas ASN.