LIVE

Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

cak imin
Ketua Umum PKB Cak Imin
Ketua Umum PKB Cak Imin (merdeka.com)

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengingatkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian jangan sampai membatasi kewenangan presiden.

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

"Tentu pada dasarnya menteri itu prerogatif presiden, jangan sampai undang-undang yang dibuat itu membuat hak prerogatif presiden itu menjadi terbatasi," kata Cak Imin, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).

Cak Imin menegaskan, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan para pembantunya. Di sisi lain, dia juga mengingatkan presiden juga harus bertanggung jawab atas keputusannya.

"Presiden bebas karena prerogatifnya, tapi presiden harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan baik itu nomenklatur maupun orang-orangnya yang mengisinya," tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku tidak masalah jika jumlah menteri bertambah di era Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kebutuhan percepatan.

Dia mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden. Karena itu, dia pun menyerahkan semuanya kepada Prabowo Subianto yang akan menjabat mulai pada 20 Oktober mendatang.

"Nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya saja. Saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).

Bahlil yakin Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelum menambah jumlah menteri. Sebagai ketua umum partai, dia mengaku sudah berkomunikasi mengenai hal itu. 

Namun, dia meminta agar publik menunggu kepastian jumlah menteri yang akan ditetapkan maupun yang akan didapat oleh Partai Golkar. 

"Ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," katanya, dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah telah menyepakati membawa RUU Kementerian Negara ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.

Dalam salah satu revisi memuat bahwa presiden berwenang menentukan jumlah kementeriannya. Padahal, sebelumnya hanya dibatasi maksimal 34 kementerian.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jang Dong Ju Minta Maaf dan Jelaskan soal Video Melukai Diri Sendiri, Lalu Tutup Akun

{{caption}}
Hasil Dewa United vs Bali United: Serdadu Tridatu Pupus Harapan Banten Warriors

{{caption}}
Mati Lampu Serentak, Sumatra Blackout

{{caption}}
Cerita Lansia di Jepara Jalani Hidup di Rumah 3x5 Meter Bersama 8 Anak

{{caption}}
Prabowo Undang 2 Mantan Gubernur BI ke Istana, Bahas Masalah Ini

{{caption}}
Jang Dong Ju Posting Video Melukai Diri Sendiri, Sebut soal Janji yang Diingkari

Topik Terkait
{{caption}}
Jokowi Teken UU Kementerian Negara, Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Kementerian

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Berita Said Abdullah
{{caption}}
Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kementerian, Pengamat: Anggaran Habis Buat Gaji Menteri hingga Rawan Korupsi

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Prabowo-Gibran
{{caption}}
UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian Tanpa Batasan

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah

Banggar DPR
{{caption}}
Kabinet 2024-2029 Terdiri dari 44 Menteri, Ini Tanggapan Said Abdullah

Menurut Said, mengenai jumlah kementerian merupakan hak dari Presiden yang dalam posisi ini sebagai pimpinan kabinet.

Said Abdullah
{{caption}}
Golkar Yakin Penambahan Kementerian di Era Prabowo-Gibran Tak Bebankan Anggaran

Dave menyebut, penambahan kementerian berasal dari pecahan kementerian yang sudah ada saat ini.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
{{caption}}
Baleg DPR: UU Telah Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian

Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.

kabinet Prabowo-Gibran
{{caption}}
Bahlil Tak Masalah Kabinet Prabowo-Gibran Diisi 44 Menteri: Setiap Pemimpin Punya Style Berbeda

Bahlil mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden.

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Jumlah Kementerian Era Pabowo Bakal Ditambah 10 Jadi 44, Bahlil: Masing-Masing Pemimpin Punya Style Berbeda

Penambahan jumlah kementerian ini jadi hak prerogatif Prabowo saat memimpin negara.

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Golkar
{{caption}}
Cak Imin: Prabowo Instruksikan Sinkronisasi Data Bansos, 88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

bakom
{{caption}}
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar Desak Regulasi Vape Jelas, Cegah Modus Narkoba Baru

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya regulasi vape yang tegas untuk membendung penyalahgunaan rokok elektronik yang kini menjadi pintu masuk peredaran narkoba.

bnn
{{caption}}
Rustini Muhaimin Ajak Warga Perkuat Keluarga Melalui Gerakan Return to Family

Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar, meluncurkan Gerakan Return to Family untuk mengajak masyarakat kembali memperkuat fondasi keluarga di tengah tantangan era digital.

cak imin
{{caption}}
Cak Imin Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kepentingan Aceh di Pusat

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di pusat, mulai dari rehabilitasi pascabencana hingga implementasi MoU Helsinki.

aceh
{{caption}}
Cak Imin Lepas 1.200 Peserta Mudik Gratis PKB Idul Fitri 1447 H, Tegaskan Komitmen Persaudaraan

Ketua Umum PKB, Cak Imin, melepas 1.200 peserta Mudik Gratis PKB Idul Fitri 1447 H menuju berbagai kota di Jawa, menegaskan program ini sebagai wujud komitmen persaudaraan partai.

cak imin
{{caption}}
Cak Imin Larang Korupsi Kepala Daerah PKB Setelah Bupati Cilacap Terjerat OTT KPK

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

anti korupsi
{{caption}}
Kamis, DPR Sahkan RUU Wantimpres dan RUU Kementerian Negara pada Paripurna

Hal tersebut sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (bamus).

ruu kementerian negara
{{caption}}
VIDEO: Bocoran Kabinet, Prabowo Tambah 10 Kursi Menteri, Muncul Sejumlah Nama Politikus

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut informasi yang dia terima akan ada penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

berita video
{{caption}}
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

ruu kementerian negara
{{caption}}
Mic Mati Ketika Bahas RUU Kementerian Negara, Baleg Bandingkan saat Bahas Revisi Pilkada

Terlihat petugas pun langsung bergerak untuk membenahi mic para anggota yang mati.

dpr
{{caption}}
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

dpr
{{caption}}
VIDEO: Pedas Mahfud Sindir DPR dan Presiden Kompak Tambah Kementerian, Bagi-Bagi Kue Politik!

Menurut Mahfud, ada tujuan terselubung di balik kompaknya pemerintah dan DPR menyetujui penambahan kementerian

berita video