Sorot
{{caption}}
Prabowo Pulang dari Prancis, Bawa Kesepakatan Rp 61,25 Triliun

{{caption}}
Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Jaksel Ditangkap

{{caption}}
Daftar 10 Saham Top Losers pada 25-29 Mei 2026

{{caption}}
Ancol Gratis Saat HUT ke-499 Jakarta, Catat Waktu dan Syaratnya

{{caption}}
Puncak Dipadati 23 Ribu Kendaraan, One Way Diterapkan

{{caption}}
Perkiraan Pemain PSG vs Arsenal: Kompak Bermasalah di Kanan Pertahanan

Topik Terkait
{{caption}}
Ini Alasan Prabowo Bentuk Kabinet 'Gemuk'

Presiden Prabowo Subianto mengakui jumlah kementerian yang dibentuknya memang besar.

{{caption}}
Kabinet Merah Putih Dinilai Gemuk, Said Abdullah: Beri Kesempatan untuk Bekerja

Said meminta supaya pemerintahan yang baru segera menyiapkan semua regulasi seperti Perpres. Sehingga setiap kementerian bisa segera berkolaborasi dengan DPR.

{{caption}}
Prabowo Umumkan Menteri Kabinet di Istana Negara Usai Dilantik jadi Presiden

Usai dilantik sebagai presiden, Prabowo akan mengumumkan kabinetnya di Istana Negara.

{{caption}}
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

{{caption}}
PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

{{caption}}
VIDEO: Nada Tinggi Jokowi Ditanya Kabinet Prabowo-Gibran "Tanyakan ke Presiden Terpilih!"

Presiden Jokowi menegaskan agar meminta penjelasan langsung pada Prabowo Subianto

{{caption}}
Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kementerian, Pengamat: Anggaran Habis Buat Gaji Menteri hingga Rawan Korupsi

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

{{caption}}
Respons Jokowi Jika PDIP Masuk Kabinet Prabowo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

{{caption}}
UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian Tanpa Batasan

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

{{caption}}
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

{{caption}}
Ini Sosok yang Cocok Jadi Menteri Khusus Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dari 44 kementerian/lembaga tersebut rencananya bakal ada 3 kementerian yang akan menangani langsung pangan di Tanah Air.

{{caption}}
Baleg DPR: UU Telah Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian

Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.

{{caption}}
OPINI: Menjernihkan Perihal APBN 2026

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

{{caption}}
OPINI: Coretax dan Wajib Pajak

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

{{caption}}
PDIP Tetapkan Syaifudin Zuhri Sebagai Ketua DPRD Surabaya, Diminta Perkuat Sinergi dan Jaga Amanah Rakyat

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

{{caption}}
Hari Pers Nasional, Said Abdullah Terima Penghargaan PWI Jatim

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

{{caption}}
FOTO: DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Gelar Halalbihalal, Tekankan Poros Kebangsaan antara PDIP dengan NU

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

{{caption}}
Said Abdullah Tegaskan Poros NU–PDI Perjuangan di Jatim, Halalbihalal Jadi Penangkal Politik Kepalsuan

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

{{caption}}
OPINI: Menata Ulang Kebijakan Subsidi Energi

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

{{caption}}
OPINI: Dunia harus Menghukum Israel

Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

{{caption}}
Jaga Ketahanan Fiskal, Said Abdullah Desak Pemerintah Stop Kompensasi Listrik Orang Kaya dan Industri

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

{{caption}}
Said Abdullah Ingatkan Pentingnya APBN Tetap Sehat di Tengah Gejolak Global

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

{{caption}}
Said Abdullah: Disiplin Fiskal di Bawah 3 Persen PDB Masih Bisa Dijaga

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

{{caption}}
Ketua Banggar DPR Said Abdullah Usulkan 4 Langkah Penguatan Fiskal di Tengah Defisit APBN Rp135,7 Triliun

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.