PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini. Anggota DPR RI dari PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan penambahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan penambahan jumlah kementerian di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kebutuhan Presiden nanti katakanlah 40 (kementerian), atau 44, atau bahkan 45. Maka dengan sendirinya maka komisi juga akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi," kata Said Abdullah.

Ketua DPP PDIP itu menilai dengan penambahan jumlah komisi, kemitraan dengan pemerintah jadi tetap seimbang. Beberapa komisi kata dia akan dapat dipecah karena memiliki mitra kerja lebih banyak. Misal Komisi I yang bekerja dengan lingkup pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Dengan lingkup itu Komisi I memiliki 17 mitra kerja.

"Yang terkena (pemecahan) itu Komisi I. Komisi I itu mitranya sampai 17, kalau 17 sudah tidak punya kemampuan itu komisi,” ucap Said.

Peraih suara terbanyak Pileg 2024 itu menyebut pemecahan Komisi I akan dipindahkan menjadi Komisi XII dan XIII. Tapi pemecahan ini kata dia akan menunggu nomenklatur kementerian baru dari presiden terpilih.

Said Abdullah menambahkan pihaknya baik atas nama DPR maupun PDIP tidak mempersoalkan penambahan jumlah kementerian. Menurut Said, mengenai jumlah kementerian merupakan hak dari presiden yang dalam posisi ini sebagai pimpinan kabinet.

"Kalau itu efektif atau tidaknya tentu user yang lebih tahu, presiden yang lebih tahu," kata Said.

Meski begitu, DPR kata Said akan melihat dari praktek keseharian begitu semua kementerian yang dibentuk ini berjalan. Karena dalam periode tiga bulan, setiap kementerian akan melakukan rapat kerja (raker) bersama DPR. Di mana para menteri dan jajarannya akan memaparkan rencana, pelaksanaan dan pencapaiannya di harapan wakil rakyat di DPR.

"Tiap berkala pertiga bulanan kan para menteri raker dengan DPR. Di situ akan kelihatan. Apa belanja mendapatkan sasaran seperti apa. Outcomenya terukur apa tidak, dari situ akan ketahuan semua," ujar Said. 

Reporter: Febrian Fachri