Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Malut United vs Persebaya di BRI Super League: Bajul Ijo Akhiri keterpurukan, Bungkam Laskar Kie Raha

{{caption}}
Wali Kota Bandung Farhan Jawab Kekecewaan Dedi Mulyadi

{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

Topik Terkait
{{caption}}
Puan Sebut Bidang Kerja 2 Komisi Baru DPR Urusi Energi, Hukum hingga HAM

Pembagian tugas untuk Komisi XII dan Komisi XIII telah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraks di DPR.

{{caption}}
Puan Sebut Penetapan AKD DPR Dilakukan Usai Pengumuman Menteri Prabowo

Puan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.

DPR
{{caption}}
Puan Maharani Pastikan DPR Menjadi 13 Komisi

Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.

DPR
{{caption}}
Beredar Bocoran Susunan 13 Komisi Beserta Mitra Kerjanya, Pimpinan DPR Bilang Begini

Dalam bocoran itu ada dua komisi tambahan di DPR RI. Komisi yang awalnya berjumlah 11, kini ditambah menjadi 13 komisi.

DPR
{{caption}}
Daftar Lengkap Bocoran Jumlah Komisi di DPR Periode 2024-2029, Ada Kementerian Transmigrasi

Bertambahnya komisi di DPR RI lantaran, kementerian di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang dipecah.

{{caption}}
Dasco Sebut Pembagian Komisi di DPR Selesai Besok: Diumumkan 14 Oktober

Hasil finalisasi komisi di DPR akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.

{{caption}}
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

{{caption}}
Politikus PDIP Sebut Jumlah Komisi di DPR Bertambah Jadi 13: Sudah Firm

Susunan mitra di komisi akan ditentukan setelah Prabowo menentukan kabinet.

DPR
{{caption}}
Eko Patrio PAN Simulasikan Penambahan Komisi di DPR

Menurut Eko, penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

DPR
{{caption}}
Dasco Sebut Salah Satu Komisi di DPR akan Dipecah: Terlalu Banyak Mitranya

Namun, Dasco belum menyebut komisi apa di DPR yang kini memiliki banyak mitra kerja dengan pemerintah.

{{caption}}
Penambahan Jumlah Komisi di DPR akan Ditentukan Usai Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan pihaknya sudah merencanakan penambahan jumlah Komisi di DPR dari 11 menjadi 13.

DPR
{{caption}}
'Efek Domino' di DPR jika Prabowo Tambah Jumlah Kementerian

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.

DPR
{{caption}}
PDIP Tetapkan Syaifudin Zuhri Sebagai Ketua DPRD Surabaya, Diminta Perkuat Sinergi dan Jaga Amanah Rakyat

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

{{caption}}
Hari Pers Nasional, Said Abdullah Terima Penghargaan PWI Jatim

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

{{caption}}
FOTO: DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Gelar Halalbihalal, Tekankan Poros Kebangsaan antara PDIP dengan NU

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

{{caption}}
Said Abdullah Tegaskan Poros NU–PDI Perjuangan di Jatim, Halalbihalal Jadi Penangkal Politik Kepalsuan

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

{{caption}}
OPINI: Menata Ulang Kebijakan Subsidi Energi

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

{{caption}}
OPINI: Dunia harus Menghukum Israel

Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

{{caption}}
DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

{{caption}}
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

{{caption}}
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

dpr
{{caption}}
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

dpr
{{caption}}
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

{{caption}}
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.