Puan Sebut Penetapan AKD DPR Dilakukan Usai Pengumuman Menteri Prabowo

DPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.

Pembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029

Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.

Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.

Hasil finalisasi komisi di DPR akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.

Menurutnya, pimpinan AKD ataupun Komisi akan berpatok pada UU MD3.

Puan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.

Susunan mitra di komisi akan ditentukan setelah Prabowo menentukan kabinet.

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pekerja, termasuk keamanan transportasi

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.