Said Abdullah Tegaskan Poros NU–PDI Perjuangan di Jatim, Halalbihalal Jadi Penangkal Politik Kepalsuan

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menegaskan pentingnya memperkuat poros kebangsaan antara Nahdlatul Ulama dan PDI Perjuangan di Jawa Timur. Dalam sambutannya pada acara Halalbihalal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

Menurut Said, dikotomi santri dan abangan yang pernah digambarkan ilmuwan sosial Clifford Geertz kini semakin melebur. Ia menilai, warga NU dan basis nasionalis PDI Perjuangan memiliki banyak kesamaan, terutama dalam menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, serta sulitnya akses terhadap pekerjaan layak.

"Santri dan abangan hanya berbeda sehelai bulu, tetapi nasib sosial-ekonominya sama. Karena itu tugas politik PDI Perjuangan adalah memperjuangkan kebijakan yang menyejahterakan warga NU dan seluruh rakyat Jawa Timur," ujar Said.

Ia menekankan, NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran. Nilai tersebut, kata dia, juga menjadi landasan perjuangan politik partai berlambang banteng itu.

Said menegaskan, politik kebangsaan harus menghadirkan wajah Islam yang teduh dan melindungi seluruh kelompok masyarakat, termasuk minoritas. "Keislaman kita harus memayungi, memberi rahmat, dan kedamaian, bukan menakut-nakuti," katanya.

Dalam kesempatan itu, Said juga mendorong para tokoh NU, mulai dari kiai, gus, bu nyai hingga ning, untuk ikut berijtihad politik bersama PDI Perjuangan. Menurutnya, keterlibatan tokoh NU di partai akan memperkuat dakwah kebangsaan sekaligus memperkokoh perjuangan sosial bagi rakyat kecil.

Historis tradisi halalbihalal

Selain menyoroti relasi NU dan PDI Perjuangan, Said mengangkat makna historis tradisi halalbihalal sebagai warisan persatuan nasional. Ia mengingatkan bahwa istilah halalbihalal pertama kali diperkenalkan oleh KH Abdul Wahab Hasbullah kepada Bung Karno pada 1948, saat Indonesia menghadapi konflik politik aliran dan ancaman kembalinya Belanda.

Atas gagasan tersebut, Bung Karno kala itu mengundang para tokoh politik ke Istana Negara untuk duduk bersama dalam semangat silaturahmi dan rekonsiliasi. Said menyebut tradisi halalbihalal tersebut relevan untuk terus dijaga di tengah situasi politik dan media sosial yang kini sarat kepalsuan.

Hidup di era post-truth

Ia menilai masyarakat saat ini hidup di era post-truth, ketika batas antara fakta dan kebohongan semakin kabur. Media sosial, menurutnya, kerap menjadi ruang yang menampilkan wajah palsu sesuai kepentingan.

Karena itu, Said mengajak seluruh kader partai untuk mengedepankan tabayun, memperkuat silaturahmi, dan menjaga kejernihan berpikir agar tidak mudah terombang-ambing oleh informasi menyesatkan.

"Dalam politik, kita harus konsisten, adil sejak dari pikiran, tidak menghasut, serta terus membuka tali silaturahmi. Dengan begitu perjuangan akan tetap berada di jalan yang benar," tuturnya.

Ia menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk terus memegang teguh nilai kejujuran, kerendahan hati, dan perjuangan yang berpihak kepada rakyat.