Beredar Bocoran Susunan 13 Komisi Beserta Mitra Kerjanya, Pimpinan DPR Bilang Begini

Untuk Komisi XII, nantinya akan diketuai oleh atau dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

DPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.

Pembagian tugas untuk Komisi XII dan Komisi XIII telah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraks di DPR.

Puan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.

PDIP sembilan anggota untuk 6 komisi dan delapan anggota untuk 7 komisi

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029

Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.

Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.

Bertambahnya komisi di DPR RI lantaran, kementerian di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang dipecah.

Hasil finalisasi komisi di DPR akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.

Menurutnya, pimpinan AKD ataupun Komisi akan berpatok pada UU MD3.

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Fakultas Hukum Unissula Semarang memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional atas dedikasi mereka di bidang hukum, pemerintahan, dan keamanan, menandai Milad ke-63.

Adela Kanasya Adies resmi dilantik menjadi anggota DPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim MK.

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Perdebatan mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung dan menjadi perhatian publik.

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.