LIVE

Beredar Bocoran Susunan 13 Komisi Beserta Mitra Kerjanya, Pimpinan DPR Bilang Begini

Dalam bocoran itu ada dua komisi tambahan di DPR RI. Komisi yang awalnya berjumlah 11, kini ditambah menjadi 13 komisi.

dpr
Pembacaan sumpah dan janji anggota DPR periode 2024-2029, Selasa (1/10/2024). (tangkapan layar youtube DPR RI)
Pembacaan sumpah dan janji anggota DPR periode 2024-2029, Selasa (1/10/2024). (tangkapan layar youtube DPR RI) (© 2024 Liputan6.com)

Beredar susunan 13 komisi di DPR RI periode 2024-2029 berserta rincian mitranya. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut, bocoran itu masih pada tahap simulasi.

"Itu ada bocoran-bocoran. Itu masih sebagian daripada simulasi-simulasi itu. Jadi ada beberapa simulasi-simulasi," kata Adies, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).

Adapun dalam bocoran itu ada dua komisi tambahan di DPR RI. Komisi yang awalnya berjumlah 11, kini ditambah menjadi 13 komisi. Salah satu komisi seperti Komisi XIII fokus membahas bidang Hukum dan HAM.

Mitra Komisi XIII juga merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang ada saat ini. Adies menjelaskan mitra-mitra komisi dalam bocoran itu juga masih bagian dari simulasi.

"Jadi beberapa yang gemuk-gemuk itu, kita coba kita samakan agar semua komisi ini bisa merata. Jadi kita simulasikan mana-mana, itu masih simulasi-simulasi. Jadi ini kan masih kita mencoba simulasi, dilihat dengan kondisi juga," ujarnya.

Meski hanya simulai, DPR juga terus berkoordinasi dengan pemerintahan yang baru.

"Kemudian juga koordinasi terus dengan pemerintahan yang baru. Berapa kementerian yang ditambah dan lain-lain," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar isi surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR Republik Indonesia. Dilihat dalam surat tersebut pada Kamis (10/10), tercatat masing-masing komisi akan bermitra dengan 5 hingga 13 kementerian/lembaga pemerintah.

Dalam surat yang beredar, banyak mitra komisi yang diduga kementerian baru dan pecahan dari kementerian yang ada saat ini. Jika dihitung setidaknya akan ada 46 kementerian.

Beberapa kementerian yang diduga dipecah yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi.

Kemudian, ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, Badan Gizi Nasional, Kementerian HAM, hingga Kementerian Hukum.

Sebagai informasi, komisi di DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menjadi mitra pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Cek Fakta: Hoaks Artikel Demo Mahasiswa di Jakarta Tuntut Presiden dan Wapres Dimakzulkan pada 20 April 2026

{{caption}}
Usut Kasus Pekerja Rumah Tangga Lompat dari Lantai 4 di Benhil, Begini Langkah Polisi

{{caption}}
Jemaah Haji Diminta Tak Paksakan Diri Beribadah Jika Tidak Fit: Pakai Payung dan Rutin Minum

{{caption}}
Parkir Liar Lebak Bulus Ditertibkan, Rano Karno Imbau Warga Pindah Ke Lahan Resmi

{{caption}}
Potret Ratusan Narapidana Risiko Tinggi saat Dipindahkan ke Nusakambangan

{{caption}}
DPR Jawab Purbaya Soal Tarif di Selat Malaka: Berpotensi Timbulkan Konflik

Topik Terkait
{{caption}}
Daftar Lengkap Komisi di DPR Berikut Nama Anggotanya, Ada 2 Komisi Baru

Untuk Komisi XII, nantinya akan diketuai oleh atau dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

DPR
{{caption}}
DPR Umumkan 13 Komisi dan Mitra Kerja, Ini Daftarnya

DPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.

DPR
{{caption}}
Puan Sebut Bidang Kerja 2 Komisi Baru DPR Urusi Energi, Hukum hingga HAM

Pembagian tugas untuk Komisi XII dan Komisi XIII telah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraks di DPR.

DPR RI
{{caption}}
Puan Sebut Penetapan AKD DPR Dilakukan Usai Pengumuman Menteri Prabowo

Puan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.

DPR
{{caption}}
Tok! DPR Resmi Punya 13 Komisi di Periode 2024-2029

PDIP sembilan anggota untuk 6 komisi dan delapan anggota untuk 7 komisi

DPR
{{caption}}
Puan Maharani Pimpin Rapat Pengesahan Penambahan 2 Komisi dan Badan Aspirasi DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029

Puan Maharani
{{caption}}
Puan Maharani Pastikan DPR Menjadi 13 Komisi

Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.

DPR
{{caption}}
Pimpinan DPR Akui Ada Komunikasi dengan Pemerintahan Baru Saat Pembentukan AKD

Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.

DPR
{{caption}}
Daftar Lengkap Bocoran Jumlah Komisi di DPR Periode 2024-2029, Ada Kementerian Transmigrasi

Bertambahnya komisi di DPR RI lantaran, kementerian di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang dipecah.

DPR RI
{{caption}}
Dasco Sebut Pembagian Komisi di DPR Selesai Besok: Diumumkan 14 Oktober

Hasil finalisasi komisi di DPR akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.

Sufmi Dasco Ahmad
{{caption}}
Dasco Sebut Jumlah Komisi DPR Bakal Bertambah Jadi 13

Menurutnya, pimpinan AKD ataupun Komisi akan berpatok pada UU MD3.

DPR
{{caption}}
PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

Berita Said Abdullah
{{caption}}
DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

barantin
{{caption}}
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

berita update
{{caption}}
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

dpr
{{caption}}
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

dpr
{{caption}}
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

berita update
{{caption}}
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

berita update
{{caption}}
Palguna Lebih Memilih Dicopot dari MKMK Ketimbang Bahas Substansi Perkara Adies Kadir

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

adies kadir
{{caption}}
Anggota DPR Ingatkan MKMK soal Batas Prinsip Konstitusionalisme

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

adies kadir
{{caption}}
Pandangan Pakar soal Adies Kadir Jadi Hakim Konstitusi Hingga Dilaporkan ke MKMK

Perdebatan mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung dan menjadi perhatian publik.

adies kadir
{{caption}}
Anggota DPR Tegaskan Pemilihan Adies Kadir Hakim MK Sesuai Prosedur

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.

adies kadir
{{caption}}
Pemilihan Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Mekanisme, Tak Langgar Prosedur

Soedeson menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

adies kadir
{{caption}}
Senyum Manis Adies Kadir Mengawali Langkahnya sebagai Hakim MK

Hari ini, Adies langsung memulai profesi barunya. Dia bertindak sebagai hakim anggota dalam sidang panel tiga permohonan pengujian undang-undang.

adies kadir