Tok! DPR Resmi Punya 13 Komisi di Periode 2024-2029

PDIP sembilan anggota untuk 6 komisi dan delapan anggota untuk 7 komisi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menetapkan 13 komisi di DPR RI periode 2024-2029 pada Rapat Paripurna, Selasa (15/10).

Ketua DPR RI Puan Maharani menjabarkan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD), diantaranya komisi, badan musyawarah, badan legislatif, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, Pansus, dan badan aspirasi masyarakat.

"Komisi ada 13 komisi, sehingga ketua ada 13 wakil ketua ada 52, badan legislasi ketua 1 wakil ketua 4, badan anggaran ketua 1 wakil ketua 4, badan akuntabilitas keuangan negara ketua 1 wakil ketua 4, badan kerja sama antar parlemen ketua 1 wakil ketua 4, mahkamah kehormatan dewan ketua 1 wakil ketua 4, BURT ketua 1 wakil ketua 4, badan aspirasi masyarakat ketua 1 wakil ketua 4. Sehingga total ketua 20 wakil ketua 80," kata Puan, dalam rapat paripurna.

Berikut jumlah komisi dan jumlah anggota di komisi:

Komisi I 45 anggota

Komisi II 44 anggota

Komisi III 45 anggota

Komisi IV 45 anggota

Komisi V 45 anggota

Komisi VI 45 anggota

Komisi VII 44 anggota

Komisi VIII 44 anggota

Komisi IX 45 anggota

Komisi X 45 anggota

Komisi XI 45 anggota

Komisi XII 44 anggota

Komisi XIII 44 anggota

Sementara, untuk jumlah anggota masing-masing fraksi sebagai berikut:

PDIP sembilan anggota untuk 6 komisi dan delapan anggota untuk 7 komisi

Golkar delapan anggota untuk 11 komisi dan 7 anggota untuk 2 komisi

Gerindra 7 anggota untuk 8 komisi dan 6 anggota untuk 5 komisi

Nasdem 6 anggota untuk 4 komisi dan 5 anggota untuk 9 komisi

PKB 6 anggota untuk 3 komisi dan 5 anggota untuk 10 komisi

PKS 5 anggota untuk 1 komisi dan 4 anggota untuk 12 komisi

PAN 4 anggota untuk 9 komisi dan 3 anggota untuk 4 komisi

Demokrat 4 anggota untuk 5 komisi dan 3 anggota untuk 8 komisi

Kemudian untuk Bamus, terdiri dari 58 anggota dengan komposisi PDIP 11, Golkar 10, Gerindra 9, Nasdem 7, PKB 7, PKS 5, PAN 5, dan Demokrat 5.

Untuk Badan legislatif, terdiri dari 90 anggota, dengan komposisi PDIP 17, Golkar 16, Gerindra 13, Nasdem 11, PKB 11, PKS 8, PAN 17, dan Demokrat 7.

Lalu, badan anggaran terdiri dari 105 anggota dengan komposisi, PDIP 20, Golkar 18, Gerindra 16, Nasdem 12, PKB 12, PKS 10, PAN 9, dan Demokrat 8.

Kemudian, BAKN terdiri dari 19 Anggota dengan komposisi, PDIP 3, Golkar 3, Gerindra 3, NasDem 2, PKB 2, PKS 2, PAN 2, dan Demokrat 2.

Sementara untuk BKSAP terdiri dari 45 anggota dengan komposisi, PDIP 9, Golkar 8, Gerindra 7, NasDem 5, PKB 5, PKS 4, PAN 4, dan Demokrat 3.

Lalu, untuk MKD terdiri dari 17 orang dengan komposisi PDIP 3, Golkar 3, Gerindra 3, NasDem 2, PKB 2, PKS 2, PAN 1 dan Demokrat 1. Sementara, BURT terdiri

25 anggota, dengan komposisi PDIP 5, Golkar 4, Gerindra 4, NasDem 3, PKB 3, PKS 2, PAN 2, dan Demokrat 2.

Untuk Pansus terdiri dari 30 anggota dengan komposisi PDIP 6, Golkar 5, Gerindra 4, NasDem 4, PKB 4, PKS 3, PAN 2, dan Demokrat 2.

Terakhir, Badan aspirasi masyarakat terdiri dari 19 anggota, dengan komposisi PDIP 3, Golkar 3, Gerindra 3, NasDem 2, PKB 2, PKS 2, PAN 2, dan Demokrat 2.

Puan pun meminta persetujuan anggota dewan apakah disepakati jumlah dan komposisi AKD untuk periode 2024-2029.

"Kami meminta persetujuan sidang paripurna terhadap penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi- fraksi pada bamus komisi baleg anggar bakn bksap burt pansus dan badan aspirasi masyarakat apakah dapat disetujui," tanya puan.

"Setuju," jawab anggota dewan.

Puan meminta kepada seluruh fraksi untuk segera mengirim nama anggota yang ditugaskan disetiap masing-masing AKD.

"Kami mengharapkan Fraksi fraksi segera mengirimkan nama anggotanya untuk ditugaskan pada alat kelengkapan dewan kepada sekretariat DPR RI untuk selanjutnya ditetap dalam rapat paripurna," imbuhnya.