Wow, Seluruh Desa di Bangka Barat Kini Punya Posbakum! Raih Penghargaan Kemenkumham

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melakukan pemantauan dan evaluasi Posbankum di Kabupaten Bangka untuk memastikan optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel berhasil meratakan akses keadilan dengan mencatat Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan Posbakum terbanyak di Sulawesi Selatan, mencapai 100 persen hingga November 2025.

Kabupaten Rejang Lebong kini menjadi percontohan nasional. Seluruh 156 desa dan kelurahan telah memiliki Posbakum, meningkatkan akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham NTT kukuhkan 127 Posbakum Malaka di seluruh desa, memperluas akses layanan hukum gratis hingga akar rumput. Ini wujud komitmen negara untuk keadilan.

Kanwil Kemenkum Jateng serius mendorong pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan di Grobogan. Upaya ini bertujuan mendekatkan akses keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel memperluas jangkauan akses keadilan di 13 kabupaten/kota dengan mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa. Bagaimana langkah ini mendekatkan hukum kepada masyarakat?

Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal.

Kanwil Kemenkum Sulut melatih 297 paralegal sebagai 'juru damai' di desa/kelurahan. Program ini bertujuan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat dalam penanganan tindak pidana ringan.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meninjau Posbakum di Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah Kota Kupang bersama Kanwil Kemenkum NTT mengintensifkan tata kelola hukum dan Posbakum Kupang hingga kelurahan, memastikan akses layanan hukum mudah dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Kalteng berhasil merampungkan pembentukan 1.571 Posbakum di seluruh desa/kelurahan, menjadi yang tercepat keempat di Indonesia. Bagaimana capaian ini tingkatkan akses keadilan?

Polres Bangka Barat mengajak masyarakat untuk aktif mencegah aktivitas tambang liar bijih timah di Perairan Mentok, mengingatkan bahaya iming-iming oknum dan komitmen penindakan tegas terhadap pelanggar hukum.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Mentok membentuk Kampung Binaan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan warga sekitar, sekaligus memperluas layanan kesehatan bagi publik.

Rutan Mentok membentuk kampung binaan di Tegalrejo, Mentok, untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memperluas layanan sosial hingga kesehatan bagi warga sekitar.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memfasilitasi Pesta Adat Belar, warisan budaya yang kaya makna, untuk menjaga tradisi luhur serta mempererat silaturahmi masyarakat setempat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera memulai proyek Penataan Klaster Eropa Mentok dengan anggaran Rp25 miliar, bertujuan menguatkan nilai sejarah dan potensi wisata di pusat perkotaan Mentok.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serius mempromosikan potensi Agrowisata Desa Kacung, sebuah inisiatif untuk menarik wisatawan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata serta pangan lokal.