LIVE

Wamenimipas: Predikat WBBM Zona Integritas Kasta Tertinggi dalam Reformasi Birokrasi

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim menegaskan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan kasta tertinggi dalam implementasi Zona Integritas, menandakan komitmen kuat terhadap pelayanan prima dan antiko

pelayanan publik
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim menegaskan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan kasta tertinggi dalam implementasi Zona Integritas, menandakan komitmen kuat terhadap pelayanan prima dan antiko
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim menegaskan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan kasta tertinggi dalam implementasi Zona Integritas, menandakan komitmen kuat terhadap pelayanan prima dan antiko (AntaraNews)

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim menyatakan bahwa predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah tingkatan tertinggi dalam sistem Zona Integritas. Pernyataan ini disampaikan Silmy di Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026.

Predikat WBBM diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang berhasil menerapkan birokrasi bersih. Lima kantor imigrasi berhasil meraih predikat bergengsi ini.

Pencapaian ini menunjukkan kerja keras serta komitmen unit-unit di daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang jujur dan cekatan. Hal ini merupakan modal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi.

Makna dan Dampak Predikat WBBM bagi Pelayanan Publik

Predikat WBBM bukan sekadar pengakuan atas birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, tetapi juga mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan inovasi pelayanan publik. Unit kerja penerima WBBM telah melangkah lebih jauh dalam reformasi birokrasi.

Inovasi yang dimaksud meliputi pemotongan waktu tunggu layanan dan penyederhanaan persyaratan yang signifikan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berinteraksi dengan layanan pemerintah.

Wamenimipas Silmy Karim menekankan bahwa predikat ini menjadi indikator penting. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi mampu bekerja dengan integritas tinggi sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pencapaian Unit Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Lima kantor imigrasi yang berhasil meraih predikat WBBM adalah Kantor Imigrasi (Kanim) Singaraja, Kanim Wonosobo, Kanim Parepare, Kanim Kotamobagu, dan Kanim Tobelo.

Penghargaan ini diserahkan dalam acara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2026 di Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026.

Secara keseluruhan, tujuh unit kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil meraih predikat Zona Integritas. Pencapaian ini menempatkan Kemenimipas sebagai salah satu instansi dengan raihan predikat ZI terbanyak.

Komitmen Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Data dari Kementerian PANRB menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam penilaian Zona Integritas. Dari jumlah tersebut, 133 instansi dinyatakan lolos predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau WBBM.

Evaluasi SAKIP tahun 2026 juga mencatat nilai rata-rata yang positif untuk berbagai tingkatan pemerintahan. Nilai rata-rata kementerian/lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89.

Angka-angka ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Predikat WBBM menjadi bukti nyata komitmen tersebut.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN

{{caption}}
Indonesia Kecam Rencana Perluasan Pendudukan Gaza oleh Israel

{{caption}}
KPK: Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Emas Hasil Pemerasan

{{caption}}
Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN 8 Juni

{{caption}}
IHSG Sempat Anjlok 5%, BEI Pastikan Tak Ubah Aturan Trading Halt

{{caption}}
Mensesneg Beri Bocoran: Ketum Partai Buruh Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Dugaan Korupsi Imigrasi Mencuat, Menko Yusril Angkat Bicara

Yusril Ihza Mahendra akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan penyimpangan layanan keimigrasian.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Imigrasi Sulut Tegaskan Komitmen Bangun Zona Integritas, Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara (Imigrasi Sulut) menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas, demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani publik secara optimal.

Manado
{{caption}}
Ditjenpas Sulteng Perkuat Komitmen Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM 2026

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah bertekad kuat mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2026, memperkuat integritas dan pelayana

Palu
{{caption}}
Imigrasi Karimun Raih Penghargaan IKPA 100 Terbaik, Bukti Komitmen Kelola Anggaran Negara

Imigrasi Karimun berhasil meraih penghargaan IKPA 100 terbaik dari DJPb Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran negara yang transparan dan efektif.

Imigrasi Karimun
{{caption}}
Irjen Kemenkum Tekankan Disiplin dan Keteladanan Aparatur untuk Integritas Pelayanan Publik

Irjen Kemenkum RI Komjen Pol Hendro Pandowo menyoroti pentingnya disiplin dan keteladanan aparatur demi integritas serta pelayanan publik yang prima. Simak penekanan penting ini untuk menjaga kualitas kinerja Kemenkum.

alex cosmas pinem
{{caption}}
Wali Kota Jambi Instruksikan Camat dan Lurah Tingkatkan Respons Cepat Keluhan Warga untuk Pelayanan Publik Optimal

Wali Kota Jambi Maulana menekankan pentingnya respons cepat keluhan warga oleh camat dan lurah demi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang responsif.

camat lurah
{{caption}}
Wali Kota Ambon Gelar Pendidikan Antikorupsi di Unpatti: Dorong Generasi Muda Kawal Pemerintahan Bersih

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena berikan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa Fisip Unpatti, menanamkan integritas dan dorong generasi muda kawal pemerintahan. Simak upaya Pemkot Ambon dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

asn
{{caption}}
Pemkab Sleman Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi Demi Pelayanan Publik Lebih Baik

Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala OPD, menandai langkah serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

asn agile
{{caption}}
ASN Depok Dilarang Live Medsos Saat Jam Kerja, Pemkot Tegaskan Disiplin

Pemerintah Kota Depok melarang ASN live medsos selama jam kerja, kecuali untuk kepentingan dinas, guna meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan publik.

asn depok
{{caption}}
DPMPTSP Cirebon Adopsi Sikertas 2.0, Targetkan Peningkatan Investasi dan Kemitraan UMKM

DPMPTSP Kota Cirebon meluncurkan aplikasi Sikertas 2.0 untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong kemitraan UMKM, menargetkan peningkatan signifikan dalam realisasi investasi di Cirebon.

business matching
{{caption}}
KemenPANRB Jajaki Kerja Sama dengan Estonia untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintahan

Kementerian PANRB berupaya mengakselerasi Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia dengan menjajaki kolaborasi bersama Estonia, negara terdepan dalam digitalisasi layanan publik.

digitalisasi indonesia
{{caption}}
Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Meningkat, Komisi X DPR Apresiasi Upaya Menpora Erick Deregulasi dan Ubah Kultur Internal

Menpora Erick menyampaikan transformasi birokrasi internal Kemenpora adalah komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan kepemudaan dan olahraga.

advertorial
{{caption}}
Perampingan OPD Bengkulu: Pemprov Pastikan ASN Aman, Target Efisiensi Rp50 Miliar

Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mengupayakan perampingan OPD dari 35 menjadi 26 unit. Namun, ASN dipastikan tidak akan terdampak oleh Perampingan OPD Bengkulu, melainkan hanya penyesuaian jabatan struktural demi efisiensi anggaran hingga Rp50 miliar.

asn bengkulu
{{caption}}
Pemkab Morut Perkuat Tata Kelola Keuangan Demi Kepercayaan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

anggaran daerah
{{caption}}
Pemprov Banten Usulkan Perampingan dan Pemekaran OPD, Targetkan Peningkatan Layanan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

banten
{{caption}}
Pidato Prabowo soal Birokrasi Dinilai jadi Momentum Evaluasi Penyelenggara Negara

Prabowo menyoroti proses perizinan yang terlalu lama dibanding negara lain. Prabowo juga meminta praktik pungutan liar dan korupsi di birokrasi dibersihkan.

presiden prabowo subianto