Wamenimipas: Predikat WBBM Zona Integritas Kasta Tertinggi dalam Reformasi Birokrasi

Yusril Ihza Mahendra akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan penyimpangan layanan keimigrasian.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara (Imigrasi Sulut) menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas, demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani publik secara optimal.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah bertekad kuat mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2026, memperkuat integritas dan pelayana

Imigrasi Karimun berhasil meraih penghargaan IKPA 100 terbaik dari DJPb Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran negara yang transparan dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya menjaga stabilitas fiskal Nabire, menghadapi berbagai kewajiban keuangan dan penurunan APBD demi memastikan pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Pemerintah Provinsi Jambi memastikan hibah aset kepada instansi vertikal dilakukan sesuai aturan hukum, menjawab isu yang beredar dan menegaskan komitmen Pemprov dalam mendukung pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Disdukcapil mengajak Generasi Z usia 17 tahun untuk memanfaatkan libur sekolah guna melakukan perekaman KTP-el, memastikan identitas sah dan persiapan sebagai pemilih pemula.

Irjen Kemenkum RI Komjen Pol Hendro Pandowo menyoroti pentingnya disiplin dan keteladanan aparatur demi integritas serta pelayanan publik yang prima. Simak penekanan penting ini untuk menjaga kualitas kinerja Kemenkum.

Wali Kota Jambi Maulana menekankan pentingnya respons cepat keluhan warga oleh camat dan lurah demi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang responsif.

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena berikan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa Fisip Unpatti, menanamkan integritas dan dorong generasi muda kawal pemerintahan. Simak upaya Pemkot Ambon dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.

Kementerian PANRB berupaya mengakselerasi Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia dengan menjajaki kolaborasi bersama Estonia, negara terdepan dalam digitalisasi layanan publik.

Menpora Erick menyampaikan transformasi birokrasi internal Kemenpora adalah komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mengupayakan perampingan OPD dari 35 menjadi 26 unit. Namun, ASN dipastikan tidak akan terdampak oleh Perampingan OPD Bengkulu, melainkan hanya penyesuaian jabatan struktural demi efisiensi anggaran hingga Rp50 miliar.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.