Wamen ATR/BPN Harap PT TUM Tak Ajukan Kasasi: Agar Bisa Ditetapkan Tanah di Pulau Mendol buat Objek TORA

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan serahkan SK TORA Banyuwangi seluas 160,735 hektare kepada masyarakat, wujudkan kepastian hukum dan kemandirian ekonomi. Simak detailnya!

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya Sertifikasi Lahan Tambak bagi petani yang menanam mangrove, sekaligus membantah isu hoaks tentang pengambilan lahan oleh pemerintah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunda penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) selama setahun terakhir. Langkah ini diambil untuk menata ulang pengelolaan Reforma Agraria demi mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah yang le

BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas keberlanjutan program TORA ini.

Tanah itu bakal dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.

Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Dalam forum tersebut, ia menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian hutan.

Indonesia serius melindungi ekosistem habitat gajah yang terus menyusut. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres untuk menyelamatkan populasi gajah Sumatera dan Kalimantan.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam penyelamatan ekosistem kantong gajah di Sumatera dan Kalimantan melalui Instruksi Presiden, demi menjaga populasi gajah yang terancam punah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dia memberikan pujian kepada Raja Juli karena belum memberikan izin kepada semua perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di area hutan tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat (BPN Jakbar) memperkenalkan Layanan Cantik, konsultasi keliling gratis yang inovatif, mendekatkan akses informasi pertanahan bagi warga.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menargetkan proses ganti rugi lahan Bendungan Karangnongko di Blora rampung pada 2026, menjadi langkah penting proyek strategis nasional.