Kementerian Atrbpn

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Gedung Kementerian ATR/BPN dilaporkan terbakar pada Sabtu (9/2/2025) malam. Diduga, sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik.

Kebakaran terjadi di Gedung Kementerian ATR/BPN di Jakarta Selatan pada Sabtu malam, 8 Februari 2025. Api pertama kali terlihat di ruang humas lantai dasar gedu

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ikut turun memantau proses pemadaman.

Diduga, sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik.

Polri sudah menerima berkas penerbitan sertifikat dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya memberikan sanksi berat kepada delapan pegawainya buntut pagar laut di Tangerang, Banten.

Kementerian ATR/BPN memeriksa 4 pejabat ATR/BPN terkait penerbitan 263 SHGB/SHM di laut utara Tangerang.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi lahan komunal di kawasan masyarakat adat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum menerima laporan resmi soal pagar laut.

Menteri AHY berharap dengan sertipikat tanah yang kini dimiliki masyarakat bisa ikut mengembangkan UMKM.

Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa Reforma Agraria harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

AHY mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan nilai ekonomi dan modal usaha.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun

Aplikasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dan program Pelayanan Tanah Akhir (Pelataran) yang terbukti memudahkan masyarakat

Dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga

Jika dihitung sejak dilantik, sudah 72 hari hingga dia melakukan olah-raga perdana bersama jajaran Kementerian ATR/BPN.

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.