Kementerian ATR/BPN

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya.

Gedung Kementerian ATR/BPN dilaporkan terbakar pada Sabtu (9/2/2025) malam. Diduga, sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik.

Kebakaran terjadi di Gedung Kementerian ATR/BPN di Jakarta Selatan pada Sabtu malam, 8 Februari 2025. Api pertama kali terlihat di ruang humas lantai dasar gedu

Awal mula kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB tersebut terjadi di Lantai 1 Ruang Biro Hubungan Masyarakat.

Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN pada 8 Februari 2025 menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan dokumen penting.

Nusron mengaku sempat melihat si jago merah mengamuk dan melumat seisi ruangan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ikut turun memantau proses pemadaman.

Diduga, sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik.

Polri sudah menerima berkas penerbitan sertifikat dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya memberikan sanksi berat kepada delapan pegawainya buntut pagar laut di Tangerang, Banten.

Kementerian ATR/BPN memeriksa 4 pejabat ATR/BPN terkait penerbitan 263 SHGB/SHM di laut utara Tangerang.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi lahan komunal di kawasan masyarakat adat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum menerima laporan resmi soal pagar laut.

Program Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka ‘Lapor Mas Wapres’ menerima 119 aduan masyarakat terkait sengketa tanah.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan ketentuan-ketentuan, di antaranya dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.

Adanya ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada PIK 2, juga belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Nusron mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan berbagai instansi untuk memfinalkan pinjaman tersebut.

Ketidakadaan pengawasan yang memadai menyebabkan banyak lahan yang sebelumnya dianggap tidak terurus malah digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai.