LIVE

Kementerian Kehutanan Serahkan SK TORA Banyuwangi, Wujudkan Kepastian Hukum Lahan

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan serahkan SK TORA Banyuwangi seluas 160,735 hektare kepada masyarakat, wujudkan kepastian hukum dan kemandirian ekonomi. Simak detailnya!

banyuwangi
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan serahkan SK TORA Banyuwangi seluas 160,735 hektare kepada masyarakat, wujudkan kepastian hukum dan kemandirian ekonomi. Simak detailnya!
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan serahkan SK TORA Banyuwangi seluas 160,735 hektare kepada masyarakat, wujudkan kepastian hukum dan kemandirian ekonomi. Simak detailnya! (AntaraNews)

Kementerian Kehutanan secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (SK TORA) dan Surat Keputusan Hutan Kemasyarakatan (SK HKm) Transformasi kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Penyerahan ini dilakukan pada Sabtu, 21 Februari 2026, menandai langkah konkret pemerintah dalam agenda reforma agraria.

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 183 Tahun 2026, pemerintah menetapkan pelepasan kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 160,735 hektare. Lahan ini akan dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Banyuwangi, mencakup 12 kecamatan dan 26 desa/kelurahan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan secara simbolis SK tersebut di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas penguasaan lahan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Kepastian Hukum dan Reforma Agraria di Banyuwangi

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan, terus mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelepasan kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 160,735 hektare di Banyuwangi merupakan wujud nyata komitmen tersebut. Area ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Desa Temurejo, Bangsring, Wongsorejo, Kalipuro, dan Pesanggaran.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penyerahan SK TORA Banyuwangi ini menjadi langkah konkret negara. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan lahan hutan.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Raja Juli Antoni menyatakan, “Kami ingin memastikan hutan tetap terjaga, sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya semakin kuat secara ekonomi.”

Proses Panjang Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan

Kebijakan penyerahan SK TORA Banyuwangi ini merupakan puncak dari proses panjang penyelesaian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPTPKH). Tahapan ini dimulai dari terbitnya SK Biru pada tahun 2023.

Kemudian dilanjutkan dengan SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan pada tahun 2025. Proses ini dituntaskan melalui penerbitan SK Tahun 2026 yang diserahkan saat ini.

Penyerahan SK TORA ini merefleksikan kehadiran negara dalam menuntaskan persoalan masyarakat. Banyak masyarakat telah lama bermukim dan mengelola kawasan hutan secara turun-temurun.

“Dengan kepastian hukum ini, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” tutur Raja Juli Antoni. Kepastian ini memberikan landasan bagi pengembangan ekonomi lokal.

Transformasi Hutan Kemasyarakatan dan Kemandirian Ekonomi

Selain SK TORA, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan SK HKm Transformasi. Penyerahan ini merupakan bagian dari kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Pulau Jawa.

Transformasi ini mengubah status masyarakat dari mitra Perum Perhutani dalam skema Kulin KK menjadi pemegang izin Perhutanan Sosial yang mandiri. Perubahan ini didasarkan pada Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023.

Dua kelompok masyarakat yang menjadi penerima SK HKm Transformasi ini adalah KTH Kemuning Asri dari Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, dan KTH Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan hutan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tinggalkan Paris, Gestur Tak Terduga Prabowo ke Pengawal Prancis Jadi Sorotan

{{caption}}
Prediksi PSG vs Arsenal: Raja Prancis Ditantang Penguasa Inggris

{{caption}}
Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan Kenegaraan di Prancis

{{caption}}
DPR Panggil Mendikdasmen, Pertanyakan Wajib Belajar Bahasa Prancis dan Portugis

{{caption}}
Pria Diduga Bunuh Diri di Cawang Simpan Jaket Dinas LH, Ini Kata Pemprov DKI

{{caption}}
Prabowo Terbitkan Perpres Kereta Cepat, Danantara Masuk Komite

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri Kehutanan Ajak Masyarakat Maksimalkan Perhutanan Sosial untuk Ekonomi dan Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

perhutanan sosial
{{caption}}
Perhutanan Sosial IKN: Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Akses Kelola Hutan Masyarakat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat akses kelola hutan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial di IKN, memberikan kepastian legal dan kesejahteraan.

raja juli antoni
{{caption}}
Kemenhut Targetkan Finalisasi Peta Jalan Percepatan Hutan Adat Februari Ini

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengebut finalisasi peta jalan untuk percepatan hutan adat, menargetkan penyelesaian pada Februari ini demi mencapai target 1,4 juta hektare.

Indonesia
{{caption}}
Kemenhut Terima Penyerahan 600 Hektare Lahan Sawit di TN Tesso Nilo, Wujudkan Solusi Win-Win

Kemenhut menerima penyerahan 600 hektare lahan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo, menandai langkah maju dalam pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan solusi win-win.

kemenhut
{{caption}}
Kemenhut Terima Penyerahan 600 Hektare Lahan Sawit di TN Tesso Nilo, Wujudkan Solusi Win-Win

Kemenhut menerima penyerahan 600 hektare lahan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo, menandai langkah maju dalam pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan solusi win-win.

kemenhut
{{caption}}
Pemkab Banyuwangi Serahkan 9.728 Sertifikat Tora, Warga Kini Punya Kepastian Hukum Lahan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyerahkan 9.728 Sertifikat Tora kepada ribuan warganya. Program ini memberikan kepastian hukum dan mendorong produktivitas lahan.

Banyuwangi
{{caption}}
Mantan Sekjen Ungkap Alasan Pelepasan Kawasan Hutan Era Zulhas: Demi Kepastian Hukum Warga

Mantan Sekjen Kemenhut menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan era Zulhas seluas 1,6 juta hektare bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan konsesi sawit.

Pelepasan Kawasan Hutan
{{caption}}
Pemerintah Indonesia Serahkan 1,4 Juta Hektar Hak Hutan Adat untuk Masyarakat Lokal

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyerahkan 1,4 juta hektar hak hutan adat kepada masyarakat adat. Langkah ini menunjukkan dedikasi kuat terhadap lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan.

Pemerintah Indonesia
{{caption}}
Instruksi Langsung Presiden Prabowo, Menhut Janji Tuntaskan Program TORA di Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas keberlanjutan program TORA ini.

Berita Banyuwangi
{{caption}}
Kejagung Sita 47 Ribu Hektare Lahan di Sumatera Utara

Adapun objek sitaan adalah lahan milik negara yang dikuasai 3 pihak.

Kejagung
{{caption}}
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan

SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Airlangga Hartarto
{{caption}}
15 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Dapat Sertifikat Lahan dari Program TORA

Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) digulirkan Presiden Joko Widodo.

Berita Banyuwangi
{{caption}}
ASDP Pastikan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Terkendali Jelang Libur Idul Adha 2026

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk tetap terkendali jelang Idul Adha 2026, meskipun cuaca dinamis. Prioritas keselamatan menjadi kunci utama.

angkutan lebaran
{{caption}}
Bupati Ipuk Kukuhkan 40 Kades Paralegal Banyuwangi, Benteng Keadilan di Tingkat Desa

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengukuhkan 40 Kades Paralegal Banyuwangi. Mereka diharapkan menjadi juru damai dan benteng keadilan restoratif, menyelesaikan konflik tanpa pengadilan.

banyuwangi
{{caption}}
Kunjungan Wisatawan Banyuwangi Melonjak, Hampir 50 Ribu Orang Padati Destinasi Libur Panjang

Libur panjang Kenaikan Isa Almasih 2026 mencatat lonjakan Kunjungan Wisatawan Banyuwangi hingga 47.478 orang. Destinasi populer dan hotel penuh menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

banyuwangi
{{caption}}
Bupati Banyuwangi: Pusat Seni Budaya di Patoman Jaga Tradisi Lokal dan Ruang Kreatif Generasi Muda

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya keberadaan Pusat Seni Budaya di Dusun Patoman Tengah untuk melestarikan tradisi lokal sekaligus menjadi wadah kreativitas generasi muda.

banyuwangi
{{caption}}
Pemprov Jatim Deklarasikan Gerakan Bersama Penurunan Angka Kematian Ibu, Banyuwangi Jadi Pilot Project

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan Gerakan Bersama Penurunan Angka Kematian Ibu di Banyuwangi, menegaskan komitmen serius untuk menjamin keselamatan ibu dan anak serta mencapai target nasional.

aki
{{caption}}
Pemkab Banyuwangi Bebaskan Retribusi Pedagang Pasar Tiap Akhir Pekan, Dorong Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah pro-pedagang dengan kebijakan pembebasan retribusi pasar setiap akhir pekan, meringankan beban dan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah.

banyuwangi
{{caption}}
DPRD Jatim Siapkan Pembentukan Komisi Daerah Penyandang Disabilitas, Perkuat Perlindungan Inklusif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur tengah mematangkan pembentukan Komisi Daerah Penyandang Disabilitas untuk memperkuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, guna mewujudkan kebijakan ya

dprdjatim
{{caption}}
DPRD Jatim Ingatkan Bahaya Urbanisasi Tanpa Bekal Keterampilan, Dorong Pemerataan Ekonomi

Anggota DPRD Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan urbanisasi tanpa bekal keterampilan yang memadai, sebab urbanisasi tanpa bekal keterampilan berisiko menimbulkan masalah sosial dan pengangguran di perkotaan. Pentingnya pemerataan ekon

dprdjatim
{{caption}}
Pembangunan MRMP Ponorogo Lanjutkan Tahap Fasilitas Pendukung dengan Anggaran Rp6 Miliar

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan Rp6 miliar dari APBD 2026 untuk melanjutkan pembangunan MRMP Ponorogo, fokus pada fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata budaya dan kenyamanan pengunjung.

anggaranapbd
{{caption}}
KPK Soroti Dugaan Pemerasan Maidi, Ancam Iklim Usaha Madiun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

gratifikasi