Tahukah Anda? Kemenkum Babel Serahkan 25 Stiker Legalisasi, Mudahkan Pengesahan Dokumen Penting Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara gencar mengedukasi pemangku kepentingan tentang vitalnya Layanan Apostille dalam menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan internasional, guna memberikan kepastian hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara aktif mengawal pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, memastikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk khas daerah.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel serahkan sembilan sertifikat apostille, wujud komitmen layanan cepat dan akuntabel. Simak bagaimana Layanan Apostille Kemenkum Babel mempermudah studi di luar negeri.

Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara mempermudah proses penerbitan Dokumen Apostille Mahasiswa untuk studi lanjut di Korea Selatan, memastikan legalisasi dokumen internasional yang cepat dan efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan empat sertifikat merek UMKM, menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal di Pangkalpinang.

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan stiker legalisasi dokumen ke Qatar, mempermudah mobilitas internasional bagi warganya. Layanan ini krusial untuk keperluan pendidikan dan pekerjaan di luar negeri, memastikan keabsahan dokum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui penyerahan STR Posbankum. Simak bagaimana langkah ini akan membantu masyarakat mendapatkan akses.

Kemenkum Kalsel resmikan Posbankum di Tanah Laut, memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Apa manfaatnya bagi literasi hukum warga setempat?

Pemerintah Kota Kupang bersama Kanwil Kemenkum NTT mengintensifkan tata kelola hukum dan Posbakum Kupang hingga kelurahan, memastikan akses layanan hukum mudah dan berkeadilan bagi masyarakat.

Balai Bahasa Kaltim bersama pemerintah daerah dan mitra swasta memperkuat penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, menandai komitmen kolektif untuk pengutamaan bahasa.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memaparkan Transformasi Pemasyarakatan di era KUHP Nasional, menekankan pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan peran sentral pemasyarakatan.

Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mendesak pembentukan Kanwil Imigrasi Papua Tengah di Nabire, guna memperkuat pengawasan tenaga kerja asing dan meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat setempat.

Ditjenpas Sulteng terus memperkuat pembinaan moral anak binaan LPKA Palu melalui program rohani. Inisiatif ini bertujuan membentuk karakter serta mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik.

Indonesia menduduki peringkat teratas dalam jumlah merek yang terdaftar di kawasan ASEAN, mencerminkan dinamika pasar dan inovasi yang tinggi.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada daerah kepulauan Sulut, terutama terkait insentif dan sarana prasarana, mengingat tantangan geografis dan isu perbatasan yang kompleks.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham berhasil cegah 13 calon jamaah haji nonprosedural yang hendak berangkat ke Arab Saudi tanpa visa haji, menegaskan komitmen melindungi WNI dari risiko hukum dan keselamatan.

MPR RI bersama Himpaudi Bangka Belitung berkolaborasi dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, memperkuat peran pendidik PAUD menanamkan nilai luhur sejak dini. Program ini penting untuk membentuk karakter generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bangka mengumumkan lima sekolah berhasil lolos seleksi Adiwiyata tingkat nasional, menegaskan komitmen daerah terhadap Sekolah Adiwiyata Bangka dan pendidikan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengutamakan aspek ekologi dalam revisi RTRW demi keberlanjutan hidup masyarakat. Simak bagaimana perubahan ini akan membentuk masa depan daerah.

Polres Bangka kembali menertibkan aktivitas penambangan timah ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jade Bahrin, mengamankan puluhan mesin dan menegaskan sanksi hukum bagi pelanggar.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka mengimbau masyarakat untuk aktif menjaga saluran air dari tumpukan sampah, langkah krusial mencegah banjir dan penyakit.

Dinas Pendidikan Bangka Tengah meluncurkan PPDB Elektronik melalui aplikasi Seperadik untuk tahun 2026, menjamin transparansi dan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.