Sidang Perdana Perkara Ijazah Palsu Jokowi di PN Sleman Ditunda, Ternyata Ini Penyebabnya

Mediasi dimulai pukul 10.50 WIB dilakukan di salah satu ruang PN Solo dipandu Prof Adi Sulistiyono, Guru Besar dan dosen UNS.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi didampingi hakim anggota Aris Gunawan dan Lulik Djatikumoro.

Bukti surat tersebut disampaikan tim kuasa hukum penggugat yang diketuai Muhammad Taufiq.

Sebelum pembacaan gugatan, masing-masing kuasa hukum diminta menyampaikan penyebab gagalnya mediasi yang dilakukan pekan lalu.

Meski sudah dilakukan pemanggilan hingga 3 kali, tergugat IV Kepolisian RI tidak mengirimkan perwakilannya.

Pihak PN Solo akan kembali melakukan pemanggilan tergugat IV Kepolisian untuk yang ketiga kalinya pada pekan depan.

Ketiga hakim tersebut merupakan majelis hakim yang memimpin persidangan gugatan soal ijazah Jokowi sebelumnya yang diajukan tim TIPU.

Kuasa hukum tergugat 1 Jokowi, YB Irpan membenarkan adanya penundaan sidang. Panitera akan kembali melakukan pemanggilan kepada tergugat 4.

Ketua Majelis Hakim Putu Gde Hariadi menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut

Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela atas gugatan intervensi yang dilayangkan teman seangkatan di SMA Negeri 6 Solo tahun 1980.

Menurutnya, gugatan intervensi tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sidang perdana di PN Sleman ini ditunda karena adanya penggugat intervensi.

Menurut kubu Jokowi, status P21 membuka jalan bagi perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Jokowi untuk segera disidangkan di pengadilan.

Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal tokoh atau orang besar di balik isu ijazah palsu.

Pernyataan tersebut dikemukakan Jokowi saat ditemui wartawan di rumahnya, Solo, Jumat (10/4).

Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi permintaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla agar dirinya menunjukkan ijazah asli ke publik.

Polda Metro Jaya memastikan proses permohonan tersebut masih berjalan dan belum ada keputusan akhir yang diambil.

Menurut JK, bantahan yang disampaikan Rismon hanya berfokus pada siapa pembuat konten, bukan membantah substansi isi tuduhan.

Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus merespons tegas saat ditemui di Solo, Kamis (18/6/2026).

Akibat kejadian tersebut salah satu bocah mengalami trauma.

Kubu tergugat 1 Jokowi, tergugat 2 Polda Metro Jaya, dan turut tergugat UGM hadir melalui kuasa hukum masing-masing.

Pemeriksaan dilakukan setelah laporan masuk dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan internal kampus.

Maka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.

Rektor Muhammad Madyan mengatakan penanganan perkara masih berlangsung dan belum dapat disimpulkan.