LIVE

Sepakat dengan Tuntutan Rakyat, DPRD Jateng Siap Potong Tunjangan

DPRD Jateng menyatakan siap mengevaluasi kebijakan tunjangan anggota.

dprd jateng
DPRD Jawa Tengah berkomitmen memperjuangkan perbaikan jalan provinsi yang rusak di Blora, menjawab keluhan masyarakat akan infrastruktur yang memprihatinkan.
DPRD Jawa Tengah berkomitmen memperjuangkan perbaikan jalan provinsi yang rusak di Blora, menjawab keluhan masyarakat akan infrastruktur yang memprihatinkan. (© 2025 Antaranews)

Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyatakan siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tunjangan perumahan DPRD. Hal itu menyikapi tunjangan perumahan DPRD mencapai angka fantastis dari Ketua DPRD, Wakil, hingga anggota DPRD.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sumanto mengaku mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah ini sekaligus diiringi keputusan untuk menghapus agenda kunjungan luar negeri anggota dewan, menyusul sorotan publik atas tingginya alokasi anggaran.

"Kami juga sepakat dengan tuntutan dan harapan mahasiswa terkait evaluasi kinerja DPRD. Karena itu, DPRD siap bersinergi dengan rakyat mendorong serta mendukung upaya perbaikan," kata Sumanto dalam keterangannya, Sabtu (6/9).

Gubernur Sebut Akan Dievaluasi Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025, besaran tunjangan perumahan DPRD ditetapkan mencapai angka fantastis, dengan rincian Ketua DPRD sebesar Rp 79,63 juta per bulan, Wakil Ketua Rp 72,31 juta per bulan, dan anggota DPRD Rp 47,77 juta per bulan.

Selain itu, setiap anggota DPRD juga menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 16,2 juta per bulan. Sumanto mengakui bahwa kebijakan tunjangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Payung hukumnya adalah PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, lalu diperkuat oleh Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2017, serta diturunkan lagi dalam Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2017. Namun, DPRD menegaskan kesiapannya untuk mengevaluasi hal itu.

DPRD telah menggelar rapat pimpinan dengan melibatkan seluruh jajaran pimpinan fraksi dan komisi dalam membahas kinerja, termasuk memantau kondisi di masing-masing daerah pemilihan.

"Soal adanya kebijakan tunjangan perumahan akan dilakukan evaluasi serta sekaligus menghapus kunjungan luar negeri," jelasnya.

Keputusan DPRD Jateng untuk menghapus kunjungan luar negeri disebut sebagai langkah untuk menekan anggaran sekaligus merespons keresahan masyarakat soal prioritas belanja daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan besaran tunjangan tersebut masih akan dihitung lebih lanjut.

"Nanti sesuai dengan appraisal masih dihitung,” kata Lauthfi.

Hingga saat ini belum ada perubahan nilai, namun rapat evaluasi akan segera digelar. Dalam keputusan tersebut, seluruh biaya tunjangan DPRD Jawa Tengah akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan.

"Nanti kita rapat dulu," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Pandasurya Wijaya
Editor Pandasurya Wijaya
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kronologi Pembunuhan IRT Muda di Lampung oleh Suami Siri

{{caption}}
Kematian 5 Calon Manajer Kopdes saat Latihan Militer Perlu Diinvestigasi

{{caption}}
Polisi Kumpulkan Fakta Dugaan Intimidasi Dokter Icha

{{caption}}
Daftar Usulan Majelis Rektor untuk Presiden Prabowo

{{caption}}
Prabowo Butuh Bertemu Orang Pintar: Setiap Bulan Panggil Rektor

{{caption}}
Prabowo Setuju Sebagian Keuntungan BUMN untuk Dana Riset dan Inovasi

Topik Terkait
{{caption}}
Mulai 1 Oktober 2025, Tunjangan Rumah Anggota DPRD Jateng Turun dari Rp47 Juta Jadi Rp42 Juta per Bulan

Meski demikian, hingga kini belum diketahui total penghasilan anggota DPRD Jateng dalam satu bulan.

Tunjangan Rumah
{{caption}}
Tunjangan Rumah Anggota Dewan Akan Diseragamkan, Mengapa Besaran di DKI Jakarta Mencapai Rp78 Juta?

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Regulasi pemerintah
{{caption}}
Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Rp70 Juta per Bulan Masih Dikaji, Bakal Diseragamkan Secara Nasional

Pemerintah bersama pihak terkait sedang mencari formulasi terbaik agar kebijakan ihwal tunjangan rumah anggota dewan.

tunjangan rumah dprd dki
{{caption}}
Fakta Unik: Tunjangan Perumahan DPRD Kepri Capai Rp15 Juta per Bulan, Perlukah Dievaluasi?

Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan konsultasi ke Mendagri terkait evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Kepri yang mencapai Rp15 juta/bulan. Mengapa evaluasi ini penting?

Anggaran Daerah
{{caption}}
Terungkap! Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD Blora Capai Tiga Kali Lipat, Bupati Klaim Regulasi Pusat

Tunjangan perumahan anggota DPRD Blora melonjak drastis hingga tiga kali lipat, memicu pertanyaan publik. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan besaran tunjangan perumahan DPRD merupakan regulasi dari pusat dan masih dalam kajian.

Anggaran Daerah
{{caption}}
Jadi Sorotan, Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Sebesar Rp70 Juta Bakal Direvisi

Nantinya, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri.

Tunjangan Rumah Dinas
{{caption}}
Gubernur Jateng Larang Kenaikan Tunjangan DPRD, Anggaran Kunjungan Luar Negeri Dihapus

Bukan hanya melarang kenaikan, tunjangan DPRD se-Jateng juga akan dievaluasi dan kemungkinan besar diturunkan.

DPRD Jateng
{{caption}}
Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta

Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

DPRD DKI Jakarta
{{caption}}
Sudah Punya Tempat Tinggal, Kenapa Anggota Dewan Tetap Dapat Tunjangan Rumah Rp79 Juta per Bulan?

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko meminta masyarakat bersabar hingga angka appraisal tunjangan perumahan DPRD Jateng selesai di bahas pada bulan ini.

DPRD
{{caption}}
Ekonom sebut Tunjangan DPR Dipangkas Belum Cukup Sentuh Akar Masalah

Kebijakan itu dinilai publik sebagai sinyal awal penyesuaian gaya hidup pejabat dengan kondisi fiskal negara.

Berita Update
{{caption}}
Menengok Kembali Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Capai Rp70 Juta per Bulan

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

DPR
{{caption}}
Prabowo: Pimpinan DPR akan Cabut Tunjangan Rumah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR akan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

DPR
{{caption}}
Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Nalar Kritis Mahasiswa di Era Digital, Hindari Hoaks

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menekankan pentingnya Nalar Kritis Mahasiswa di tengah gempuran informasi digital, agar tidak mudah terpengaruh hoaks dan konten provokatif.

agen perubahan
{{caption}}
Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Pantura Barat Demi Ekonomi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah mendesak percepatan **Perbaikan Jalan Pantura Barat** untuk menopang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, dengan alokasi anggaran miliaran rupiah telah disiapkan.

anggaran jalan
{{caption}}
Ketua DPRD Desak Pemprov Segera Tuntaskan Perbaikan Jalan Mudik Jateng Jelang Lebaran 1447 H

Menjelang Idul Fitri 1447 H, Ketua DPRD Jateng mendesak Pemprov dan pemerintah daerah mempercepat perbaikan jalan mudik Jateng demi keselamatan pemudik dan kelancaran arus lalu lintas.

ahmad luthfi
{{caption}}
Dukungan Penuh Ketua DPRD Jateng untuk 630 Penyuluh Antikorupsi Sukarela: Upaya Pencegahan Korupsi Makin Masif

Ketua DPRD Jateng Sumanto mengapresiasi dan mendukung penuh Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional yang digagas KPK, menyoroti peran 630 penyuluh sukarela dalam upaya masif mencegah korupsi di Jawa Tengah.

dprd jateng
{{caption}}
DPRD Jateng Soroti Siswa Keracunan MBG, Berharap Tak Terjadi Lagi

"Kami berharap program makan bergizi gratis ini berjalan lancar. Selain meningkatkan gizi anak, juga ada dampak ekonomi yang diharapkan dari program ini”.

berita kontributor
{{caption}}
Hindari Penumpukan Akhir Tahun, Pemprov Jateng Genjot Serapan Belanja APBD Jateng 2025: Prioritas Infrastruktur Jadi Kunci?

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya keras mempercepat serapan belanja APBD Jateng 2025 agar tidak menumpuk di akhir tahun, dengan fokus pada infrastruktur dan program prioritas. Langkah ini diambil demi efisiensi dan realisasi visi misi Gubernur.

apbd perubahan 2025