LIVE

Sudah Punya Tempat Tinggal, Kenapa Anggota Dewan Tetap Dapat Tunjangan Rumah Rp79 Juta per Bulan?

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko meminta masyarakat bersabar hingga angka appraisal tunjangan perumahan DPRD Jateng selesai di bahas pada bulan ini.

dprd
Sudah Punya Tempat Tinggal, Kenapa Anggota Dewan Tetap Dapat Tunjangan Rumah Rp79 Juta per Bulan?
Sudah Punya Tempat Tinggal, Kenapa Anggota Dewan Tetap Dapat Tunjangan Rumah Rp79 Juta per Bulan? (merdeka.com)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah angkat suara merespon kegaduhan di tengah masyarakat terkait tunjangan perumahan anggota legislatif yang mencapai Rp79 juta. DPRD kini terus melakukan evaluasi.

"Angkanya nanti kita evaluasi," kata Ketua DPRD Jateng, Sumanto di Semarang, Senin (8/9).

Meski sudah punya tempat tinggal atau berasal di Jateng, pertanyaan yang muncul adalah kenapa anggota dewan membutuhkan tunjangan rumah? Sumanto menegaskan bahwa ini sudah sesuai aturan. Sedangkan saat disinggung evaluasi ini akan menurunkan angka tunjangan perumahan berapa persen, Sumanto tak bisa menjelaskan secara detail.

"Sudah aturannya begitu. Dan menghitung cocoknya itu ada pihak appraisal. Pemerintah nanti yang setujui lewat (SK) Surat Keputusan Gubernur," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko meminta masyarakat bersabar hingga angka appraisal tunjangan perumahan DPRD Jateng selesai di bahas pada bulan ini.

"Sabar," kata pria yang disebut Heri Londo.

Aturan Terbaru Tunjangan Perumahan DPRD

Adapun aturan terbaru mengenai tunjangan perumahan DPRD Jateng, tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025. Dalam dokumen itu, besaran tunjangan perumahan untuk anggota dewan Rp47juta, wakil dewan Rp72 juta dan ketua dewan Rp79 juta.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan tunjangan rumah DPRD Jateng bakal kembali dihitung sesuai appraisal. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan rapat bersama untuk membahas hal ini.

"Nanti kita evaluasi sesuai appraisal, kita rapatkan,” kata Luthfi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Selebgram yang Aniaya WN Brunei hingga Tewas jadi Tersangka

{{caption}}
Ancol Siapkan Hiburan dan Promo Besar untuk Wisatawan saat Idul Adha

{{caption}}
Idul Adha 2026, PDIP Jatim Bagikan 485 Sapi Kurban untuk Wong Cilik

{{caption}}
5 Remaja Pelaku Teror Pocong di Pati Ditangkap, Motifnya Terungkap

{{caption}}
Pati Geger, Puluhan Motor Curian Ditemukan di Rumah Warga

{{caption}}
007 First Light Bisa Jalan di PC GTX 1660, tapi Jangan Senang Dulu

Topik Terkait
{{caption}}
Mulai 1 Oktober 2025, Tunjangan Rumah Anggota DPRD Jateng Turun dari Rp47 Juta Jadi Rp42 Juta per Bulan

Meski demikian, hingga kini belum diketahui total penghasilan anggota DPRD Jateng dalam satu bulan.

Tunjangan Rumah
{{caption}}
Tunjangan Rumah Anggota Dewan Akan Diseragamkan, Mengapa Besaran di DKI Jakarta Mencapai Rp78 Juta?

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Regulasi pemerintah
{{caption}}
Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Rp70 Juta per Bulan Masih Dikaji, Bakal Diseragamkan Secara Nasional

Pemerintah bersama pihak terkait sedang mencari formulasi terbaik agar kebijakan ihwal tunjangan rumah anggota dewan.

tunjangan rumah dprd dki
{{caption}}
Fakta Unik: Tunjangan Perumahan DPRD Kepri Capai Rp15 Juta per Bulan, Perlukah Dievaluasi?

Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan konsultasi ke Mendagri terkait evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Kepri yang mencapai Rp15 juta/bulan. Mengapa evaluasi ini penting?

Anggaran Daerah
{{caption}}
Terungkap! Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD Blora Capai Tiga Kali Lipat, Bupati Klaim Regulasi Pusat

Tunjangan perumahan anggota DPRD Blora melonjak drastis hingga tiga kali lipat, memicu pertanyaan publik. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan besaran tunjangan perumahan DPRD merupakan regulasi dari pusat dan masih dalam kajian.

Anggaran Daerah
{{caption}}
Jadi Sorotan, Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Sebesar Rp70 Juta Bakal Direvisi

Nantinya, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri.

Tunjangan Rumah Dinas
{{caption}}
Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta

Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

DPRD DKI Jakarta
{{caption}}
DPRD DKI: Tunjangan Rumah Dewan Rp70 Juta per Bulan Siap Dievaluasi, tapi Tak Bisa Ditetapkan Sepihak

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut.

Tunjangan Rumah
{{caption}}
Sepakat dengan Tuntutan Rakyat, DPRD Jateng Siap Potong Tunjangan

DPRD Jateng menyatakan siap mengevaluasi kebijakan tunjangan anggota.

DPRD Jateng
{{caption}}
Jakbar Dijuluki 'Gotham City', Anggota DPRD DKI Kenneth: Saya akan Jadi Batman

Menurutnya, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah.

aksi begal
{{caption}}
Dana Rp 152 Miliar Tak Cair, Nasabah PD BKK Klaten Mengadu ke Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

berita dpr
{{caption}}
Atap Sekolah Ambruk, Komisi IV DPRD Sragen Akan Panggil Kemenag

Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menyayangkan kejadian yang mengakibatkan 7 siswa dan seorang guru mengalami luka-luka tersebut.

atap ambruk
{{caption}}
Dalam Setahun 35 Anggota Satpol PP Meninggal Dunia, Ini Alasannya

Sebanyak 35 anggota Satpol PP DKI meninggal dalam setahun. Beban kerja tinggi, jam kerja panjang, dan minim fasilitas disebut jadi faktor utama.

berita update
{{caption}}
PDIP Tetapkan Syaifudin Zuhri Sebagai Ketua DPRD Surabaya, Diminta Perkuat Sinergi dan Jaga Amanah Rakyat

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

berita said abdullah
{{caption}}
Legislator DKI Desak Penindakan Tegas Premanisme dan Tawuran untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Warga

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya aksi premanisme dan tawuran yang meresahkan, mendesak Pemprov DKI untuk melakukan penindakan tegas demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan ketertiban umum.

dki jakarta
{{caption}}
Fakta Menarik Gerakan 17+8, Semua Fraksi DPR Sepakat Hapus Tunjangan Rumah DPR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengumumkan penghapusan tunjangan rumah DPR disepakati semua fraksi. Ini respons atas tuntutan 17+8 mahasiswa.

andre rosiade