LIVE

Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Rp70 Juta per Bulan Masih Dikaji, Bakal Diseragamkan Secara Nasional

Pemerintah bersama pihak terkait sedang mencari formulasi terbaik agar kebijakan ihwal tunjangan rumah anggota dewan.

tunjangan rumah dprd dki
Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Rp70 Juta per Bulan Masih Dikaji, Bakal Diseragamkan Secara Nasional
Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Rp70 Juta per Bulan Masih Dikaji, Bakal Diseragamkan Secara Nasional (merdeka.com)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan revisi anggaran tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI yang mencapai Rp70 juta per bulan masih dalam tahap kajian.

Menurutnya, pemerintah bersama pihak terkait sedang mencari formulasi terbaik agar kebijakan ihwal tunjangan rumah anggota dewan dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah.

“Sedang dikaji bersama, dicari jalan yang terbaik, yang seragam rencananya. Jadi enggak Jabar sekian, Banten sekian, DKI sekian. Ini rencananya mau diseragamkan,” kata Basri di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/9).

Tujuan Tunjangan Rumah

Ia menjelaskan, rencana penyetaraan tunjangan ini bertujuan menghindari disparitas antarwilayah yang selama ini menimbulkan perbedaan cukup mencolok dalam besaran tunjangan anggota dewan.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini bilang, bahwa kebijakan soal tunjangan dewan tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi anggota DPRD, tetapi juga berhubungan dengan masyarakat yang mereka wakili. Meski begitu, Baco belum tahu detail kapan kebijakan tersebut akan diputuskan.

“Dikaji yang terbaik. Karena rezeki dewan itu ada di dalamnya rezeki konstituen,” ucapnya.

Diketahui, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara itu, besaran tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta tembus Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.

Nilai tunjangan yang fantastis ini belakangan mendapat sorotan publik yang heran dan ingin agar besaran tunjangan dapat direvisi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
Tunjangan Rumah Anggota Dewan Akan Diseragamkan, Mengapa Besaran di DKI Jakarta Mencapai Rp78 Juta?

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Regulasi pemerintah
{{caption}}
Jadi Sorotan, Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Sebesar Rp70 Juta Bakal Direvisi

Nantinya, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri.

Tunjangan Rumah Dinas
{{caption}}
Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta

Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

DPRD DKI Jakarta
{{caption}}
Sudah Punya Tempat Tinggal, Kenapa Anggota Dewan Tetap Dapat Tunjangan Rumah Rp79 Juta per Bulan?

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko meminta masyarakat bersabar hingga angka appraisal tunjangan perumahan DPRD Jateng selesai di bahas pada bulan ini.

DPRD
{{caption}}
DPRD DKI: Tunjangan Rumah Dewan Rp70 Juta per Bulan Siap Dievaluasi, tapi Tak Bisa Ditetapkan Sepihak

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut.

Tunjangan Rumah
{{caption}}
DPRD DKI Janji Evaluasi Tunjangan Perumahan Rp70 Juta per Bulan Usai Disorot Mahasiswa

Politisi Golkar ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai besaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima pimpinan dan anggota DPRD DKI.

Tunjangan Rumah Dinas
{{caption}}
Menengok Kembali Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Capai Rp70 Juta per Bulan

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

DPR
{{caption}}
Prabowo: Pimpinan DPR akan Cabut Tunjangan Rumah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR akan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

DPR
{{caption}}
Ironi Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta di Tengah Perjuangan Buruh Minta Kenaikan UMP 2026

Saat ini, gaji pokok untuk Ketua DPR tercatat sebesar Rp5.040.000, untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000, dan untuk anggota DPR sebesar Rp4.200.000.

DPR
{{caption}}
Hadi Tjahjanto Minta FORKI Fokus Pembentukan Karakter Pemuda Lewat Karate Jakarta

Ketua Umum PB FORKI, Hadi Tjahjanto, menekankan pentingnya federasi fokus pada pembentukan karakter pemuda melalui olahraga karate, sejalan dengan nilai kebangsaan dan sumpah karate yang kuat.

dprd jakarta
{{caption}}
Bapemperda DPRD DKI Jakarta Mendengarkan Aspirasi Publik terkait Raperda KTR

Ketua Bapemperda Abdul Aziz menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan membahas tuntutan aliansi dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut.

berita update
{{caption}}
Keluh Kesah Pedagang UMKM Jakarta, Tolak Raperda Kawasan Tanpa Rokok hingga Kirim Petisi ke DPRD

Koalisi UMKM Jakarta terdiri dari lintas komunitas pedagang, seperti Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Kowarteg, Pandawakarta, Kowantara, hingga UMKM Remojong

berita update
{{caption}}
Jumlah Kursi DPRD DKI Bisa Berkurang Jadi 100, Ini Penjelasan KPU

Hal ini imbas perubahan aturan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

berita update
{{caption}}
Mengapa DPRD Kalsel Uji Komparasi ke Jakarta? Kunci Peningkatan Kapasitas dan Integritas Legislatif

DPRD Kalsel uji komparasi ke Jakarta untuk memperkuat kapasitas dan integritas Badan Kehormatan. Apa saja yang dipelajari demi menjaga maruah legislatif?

badan kehormatan
{{caption}}
DPRD Jakarta Terima Laporan Banyak Anak Putus Sekolah, ini Reaksi Pramono Anung

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim mengatakan menerima laporan terkait banyaknya anak putus sekolah.

anak putus sekolah