Regulasi Pemerintah

Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DPD DKI Jakarta berharap larangan total iklan rokok dalam Raperda KTR DKI dihapus, khawatirkan dampaknya pada industri event dan ribuan tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian menerbitkan Permenperin 35/2025 untuk menyederhanakan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mendorong kepastian pasar, dan memperkuat daya saing industri migas nasional.

Pemerintah segera menerbitkan aturan izin edar produk olahraga melalui skema Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong industri nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berkomitmen penuh untuk menghadirkan regulasi yang mempermudah sektor industri olahraga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menghilangkan polemik.

Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan (Disnaker Tangsel) masih menanti regulasi pemerintah pusat terkait penetapan UMK Tangsel 2026, yang menjadi dasar pembahasan upah minimum di daerah.

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Sekretaris DPRD Kota Bandung menegaskan tunjangan DPRD bukan penghasilan tambahan, melainkan hak normatif. Cari tahu mengapa tunjangan ini penting dan bagaimana pengaturannya!

Pemerintah Aceh Barat resmi sahkan Qanun Industri dan RPJMD 2024-2029. Akankah regulasi ini menjadi kunci utama Peningkatan Ekonomi Aceh Barat dan pembangunan berkeadilan?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa reformasi hukum adalah keharusan, bukan pilihan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Simak urgensinya!