LIVE

Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta

Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

dprd dki jakarta
Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta
Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta (merdeka.com)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons sorotan publik terkait tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, tunjangan anggota dewan di sana mencapai Rp70 juta per bulan. Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

“Tentunya dalam hal seperti ini, membuka ruang berdiskusi kita lakukan. Tetapi ini (revisi tunjangan) kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu,” kata Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9). 

Masih Dibahas

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut, revisi tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta masih dalam pembahasan.

Menurut dia, proses revisi bakal dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai ketentuan dan memenuhi harapan publik.

“Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat,” kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9).

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut. Meski begitu, Baco bilang keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak.

Kewenangan Kolaborasi

Politisi Golkar itu menjelaskan, kewenangan penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan,” jelas Baco.

Lebih lanjut, terkait besaran angka, Baco menyatakan belum ada keputusan apakah nilai tunjangan akan turun atau dipertahankan.

“Angkanya belum, masih dalam proses. Sabar, kalau cepat-cepat, keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi,” ucapnya.

Ia juga menyebut revisi aturan mengenai tunjangan masih dibahas. Menurutnya, langkah hati-hati diperlukan agar tidak terjadi perubahan berulang kali.

“Daripada nanti ada revisi berkali-kali, mending kita siapkan matang-matang supaya lengkap,” ucap dia.

Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara besaran tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta tembus Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
PSG vs Bayern: Menang Tipis dalam Laga Hujan Gol, Les Parisiens Buka Jalan ke Final

{{caption}}
Dalang Penipuan SK PNS Palsu di Pemkab Gresik Ditangkap, Begini Modusnya

{{caption}}
Kecelakaan Kereta di Perlintasan Sebidang Terjadi Lagi, Truk Tertemper KA Dhoho di Blitar

{{caption}}
Viral Pengasuh Daycare Aniaya Balita di Banda Aceh, Pelaku Ditangkap Polisi

{{caption}}
Kenangan Paling Dirindukan Ayah ke Ain Korban Kecelakaan KRL: Selalu Minta Dijemput

{{caption}}
Aksi Heroik Polantas di Kupang Bekuk Pelaku Pencurian yang Nekat Lompat ke Laut

Topik Terkait
{{caption}}
Tunjangan Rumah Anggota Dewan Akan Diseragamkan, Mengapa Besaran di DKI Jakarta Mencapai Rp78 Juta?

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Regulasi pemerintah
{{caption}}
Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Rp70 Juta per Bulan Masih Dikaji, Bakal Diseragamkan Secara Nasional

Pemerintah bersama pihak terkait sedang mencari formulasi terbaik agar kebijakan ihwal tunjangan rumah anggota dewan.

tunjangan rumah dprd dki
{{caption}}
Jadi Sorotan, Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Sebesar Rp70 Juta Bakal Direvisi

Nantinya, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri.

Tunjangan Rumah Dinas
{{caption}}
Sudah Punya Tempat Tinggal, Kenapa Anggota Dewan Tetap Dapat Tunjangan Rumah Rp79 Juta per Bulan?

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko meminta masyarakat bersabar hingga angka appraisal tunjangan perumahan DPRD Jateng selesai di bahas pada bulan ini.

DPRD
{{caption}}
DPRD DKI: Tunjangan Rumah Dewan Rp70 Juta per Bulan Siap Dievaluasi, tapi Tak Bisa Ditetapkan Sepihak

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut.

Tunjangan Rumah
{{caption}}
Sepakat dengan Tuntutan Rakyat, DPRD Jateng Siap Potong Tunjangan

DPRD Jateng menyatakan siap mengevaluasi kebijakan tunjangan anggota.

DPRD Jateng
{{caption}}
DPRD DKI Janji Evaluasi Tunjangan Perumahan Rp70 Juta per Bulan Usai Disorot Mahasiswa

Politisi Golkar ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai besaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima pimpinan dan anggota DPRD DKI.

Tunjangan Rumah Dinas
{{caption}}
Menengok Kembali Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Capai Rp70 Juta per Bulan

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

DPR
{{caption}}
Prabowo: Pimpinan DPR akan Cabut Tunjangan Rumah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR akan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

DPR
{{caption}}
Ironi Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta di Tengah Perjuangan Buruh Minta Kenaikan UMP 2026

Saat ini, gaji pokok untuk Ketua DPR tercatat sebesar Rp5.040.000, untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000, dan untuk anggota DPR sebesar Rp4.200.000.

DPR
{{caption}}
Istana soal Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta Sebulan: Tanyakan ke Menteri Keuangan

Kompensasi tunjangan rumah sebesar Rp50 juta dikarenakan adanya peralihan rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan.

DPR
{{caption}}
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran

Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

Tunjangan DPR
{{caption}}
Legislator DKI: Penindakan Penjual Ikan Sapu-Sapu Lindungi Kesehatan Warga

Anggota DPRD DKI Jakarta mendukung penindakan terhadap penjual ikan sapu-sapu demi melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Praktik ini dinilai membahayakan dan perlu dihentikan.

dinas kesehatan
{{caption}}
Beban Kerja Tinggi, Kesehatan Personel Satpol PP DKI Jakarta Jadi Sorotan Utama

Satpol PP DKI Jakarta menyoroti serius kondisi kesehatan personelnya akibat beban kerja yang tinggi dan kekurangan anggota. Bagaimana langkah strategis untuk menjaga Kesehatan Personel Satpol PP DKI?

beban kerja satpol pp
{{caption}}
Pajak Kendaraan Listrik DKI Jakarta: Antara Insentif dan Arahan Pusat

Bapenda DKI Jakarta berencana memungut pajak kendaraan listrik dengan insentif, namun harus mengikuti arahan Kemendagri untuk pembebasan penuh. Kebijakan pajak kendaraan listrik DKI Jakarta ini dinamis.

bapenda dki
{{caption}}
Khoirudin Dicopot PKS, Paripurna Penggantian Ketua DPRD Jakarta Digelar 30 April

Rapat paripurna tersebut baru sebatas penetapan usulan pergantian, bukan pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta definitif.

berita update
{{caption}}
Perjalanan Politik Khoirudin yang Dicopot PKS dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta

Pergantian tersebut merujuk pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

berita update
{{caption}}
PKS Rombak Kursi Ketua DPRD DKI, Khoirudin Ditarik ke Level Nasional

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, mengungkapkan bahwa partainya telah menyiapkan peran baru bagi Khoirudin.

berita update
{{caption}}
Harga BBM Non Subsidi Naik, Pramono Anung Siapkan Terobosan agar Warga Naik Transportasi Umum

Pramono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM.

berita update
{{caption}}
Ikan Sapu-sapu Kuasai Perairan Jakarta, Populasinya Tembus 60 Persen

Ikan sapu-sapu mendominasi hingga 60 persen perairan Jakarta. Gubernur menyebut spesies ini invasif dan berpotensi membahayakan ekosistem.

berita update
{{caption}}
Gubernur Pramono: Problem Utama Jakarta Adalah Transportasi

Pramono menyebut lebih dari 4 juta orang masuk Jakarta tiap pagi. Pemprov dorong transportasi berbasis transit dan pengembangan wilayah DKI yang punya khas.

berita update
{{caption}}
Gubernur Pramono Lantik 521 Pejabat Fungsional Jakarta, Sampaikan Pesan Penting

Sebagian besar pejabat fungsional yang dilantik berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang terdiri dari 473 orang.

berita update
{{caption}}
Sambut Idulfitri, Pramono Tekankan Penertiban Pengemis Dilakukan dengan Pendekatan Humanis

Pramono menekankan agar Satpol PP menggunakan pendekatan yang humanis dalam proses penertiban.

berita update
{{caption}}
Guyon Gubernur Pramono ke Wamen Veronica Tan: Sampaikan ke Pak Ahok, Sumber Waras Sudah Selesai

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut polemik lahan RS Sumber Waras telah selesai. Lahan tersebut disebut siap dibangun rumah sakit internasional.

ahok