LIVE

Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta

Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

dprd dki jakarta
Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta
Respons Gubernur Pramono Soal Revisi Tunjangan Rp70 Juta DPRD DKI Jakarta (merdeka.com)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons sorotan publik terkait tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, tunjangan anggota dewan di sana mencapai Rp70 juta per bulan. Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

“Tentunya dalam hal seperti ini, membuka ruang berdiskusi kita lakukan. Tetapi ini (revisi tunjangan) kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu,” kata Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9). 

Masih Dibahas

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut, revisi tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta masih dalam pembahasan.

Menurut dia, proses revisi bakal dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai ketentuan dan memenuhi harapan publik.

“Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat,” kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9).

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut. Meski begitu, Baco bilang keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak.

Kewenangan Kolaborasi

Politisi Golkar itu menjelaskan, kewenangan penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan,” jelas Baco.

Lebih lanjut, terkait besaran angka, Baco menyatakan belum ada keputusan apakah nilai tunjangan akan turun atau dipertahankan.

“Angkanya belum, masih dalam proses. Sabar, kalau cepat-cepat, keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi,” ucapnya.

Ia juga menyebut revisi aturan mengenai tunjangan masih dibahas. Menurutnya, langkah hati-hati diperlukan agar tidak terjadi perubahan berulang kali.

“Daripada nanti ada revisi berkali-kali, mending kita siapkan matang-matang supaya lengkap,” ucap dia.

Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara besaran tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta tembus Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Bertemu Kapolri di Istana, Ini yang Dibahas

{{caption}}
Masa Tahanan Eks Kepala BGN Dadan dan Dua Wakilnya Diperpanjang 40 Hari

{{caption}}
Prabowo Dukung Kreativitas SDN Tegalega, Kirim Satu Set Drumben

{{caption}}
Drumben SDN Tegalega dapat Hadiah dari Prabowo

{{caption}}
Abah Sakam, Penjaga Warisan Ternak yang Bertahan 4 Dekade

{{caption}}
Depan Hakim, Eks Ketua Ombudsman Mengaku Idap Sakit Parah

Topik Terkait
{{caption}}
Tunjangan Rumah Anggota Dewan Akan Diseragamkan, Mengapa Besaran di DKI Jakarta Mencapai Rp78 Juta?

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Regulasi pemerintah
{{caption}}
Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Rp70 Juta per Bulan Masih Dikaji, Bakal Diseragamkan Secara Nasional

Pemerintah bersama pihak terkait sedang mencari formulasi terbaik agar kebijakan ihwal tunjangan rumah anggota dewan.

tunjangan rumah dprd dki
{{caption}}
Jadi Sorotan, Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Sebesar Rp70 Juta Bakal Direvisi

Nantinya, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri.

Tunjangan Rumah Dinas
{{caption}}
Sudah Punya Tempat Tinggal, Kenapa Anggota Dewan Tetap Dapat Tunjangan Rumah Rp79 Juta per Bulan?

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko meminta masyarakat bersabar hingga angka appraisal tunjangan perumahan DPRD Jateng selesai di bahas pada bulan ini.

DPRD
{{caption}}
DPRD DKI: Tunjangan Rumah Dewan Rp70 Juta per Bulan Siap Dievaluasi, tapi Tak Bisa Ditetapkan Sepihak

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut.

Tunjangan Rumah
{{caption}}
Sepakat dengan Tuntutan Rakyat, DPRD Jateng Siap Potong Tunjangan

DPRD Jateng menyatakan siap mengevaluasi kebijakan tunjangan anggota.

DPRD Jateng
{{caption}}
DPRD DKI Janji Evaluasi Tunjangan Perumahan Rp70 Juta per Bulan Usai Disorot Mahasiswa

Politisi Golkar ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai besaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima pimpinan dan anggota DPRD DKI.

Tunjangan Rumah Dinas
{{caption}}
Menengok Kembali Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Capai Rp70 Juta per Bulan

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

DPR
{{caption}}
Prabowo: Pimpinan DPR akan Cabut Tunjangan Rumah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR akan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

DPR
{{caption}}
Ironi Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta di Tengah Perjuangan Buruh Minta Kenaikan UMP 2026

Saat ini, gaji pokok untuk Ketua DPR tercatat sebesar Rp5.040.000, untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000, dan untuk anggota DPR sebesar Rp4.200.000.

DPR
{{caption}}
Istana soal Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta Sebulan: Tanyakan ke Menteri Keuangan

Kompensasi tunjangan rumah sebesar Rp50 juta dikarenakan adanya peralihan rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan.

DPR
{{caption}}
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran

Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

Tunjangan DPR
{{caption}}
Gedung Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Terancam Dibongkar, Pansus Perparkiran DPRD DKI Beri Waktu 3 Minggu

DPRD DKI Jakarta memberi tenggat tiga minggu bagi pengelola gedung untuk mengurus SLF. Pelanggar terancam disegel hingga dibongkar.

berita update
{{caption}}
Pansus Perparkiran DPRD DKI Ancam Segel 15 Gedung Abai Urus SLF, Ada Hotel hingga Kampus

Ancaman itu muncul setelah pansus menemukan banyak bangunan bermasalah terkait SLF dalam rapat pengawasan yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5)

berita update
{{caption}}
Viral Prostitusi Anak di Jakbar, DPRD Desak Polisi Usut Tuntas

DPRD DKI mengecam dugaan prostitusi anak di Lokasari dan meminta polisi membongkar jaringan eksploitasi seksual secara transparan.

berita update
{{caption}}
Jakarta Barat Dijuluki Gotham City, DPRD Minta Patroli dan CCTV Ditambah

DPRD DKI meminta penguatan patroli dan pemasangan CCTV usai Jakarta Barat ramai dijuluki Gotham City akibat maraknya begal.

begal
{{caption}}
Alarm Metana Bantargebang: Mendesak Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

TPST Bantargebang menjadi penyumbang emisi metana terbesar kedua di dunia. Pemprov DKI Jakarta didesak ubah total sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta demi lingkungan dan kesehatan warga.

dampak lingkungan
{{caption}}
Legislator DKI Desak Pemkot Serius Tangani Keamanan Jakarta Barat

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti peningkatan kasus begal dan jambret yang meresahkan warga, mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk lebih serius menangani isu keamanan Jakarta Barat demi kenyamanan masyarakat.

begal jakarta
{{caption}}
Jakarta Masuk Panggung Global, Pramono Jadi Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities

Pramono Anung terpilih sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities, memperkuat posisi Jakarta dalam aksi iklim global.

berita update
{{caption}}
Pramono Putuskan LRT Jakarta Diperpanjang hingga Dukuh Atas, Tambahan Investasi Capai Rp2,7 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan berbagai masukan, kajian, serta kemampuan fiskal daerah dalam membiayai proyek transportasi tersebut.

gubernur dki jakarta pramono anung
{{caption}}
Pramono Anung Optimis Pengolahan Sampah di Pasar-Pasar Jakarta Mampu Tekan Volume Sampah Bantargebang

Pramono Anung optimistis pengolahan sampah di pasar dapat mengurangi beban pengiriman sampah Jakarta ke TPST Bantargebang.

berita update
{{caption}}
Pramono Anung Canangkan HUT ke-499 Jakarta dan Gerakan Pilah Sampah

Pramono Anung membuka pencanangan HUT ke-499 Jakarta sekaligus mendeklarasikan Gerakan Pilah Sampah bersama warga dan pemerintah pusat.

berita update
{{caption}}
Kantor Kelurahan di Jakarta Diminta Tonjolkan Ornamen Betawi

Gubernur DKI minta kantor kelurahan yang direnovasi menonjolkan budaya Betawi. Selain desain, pelayanan publik juga harus ditingkatkan.

berita update
{{caption}}
Harga BBM Non Subsidi Naik, Pramono Anung Siapkan Terobosan agar Warga Naik Transportasi Umum

Pramono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM.

berita update