LIVE

Khoirudin Dicopot PKS, Paripurna Penggantian Ketua DPRD Jakarta Digelar 30 April

Rapat paripurna tersebut baru sebatas penetapan usulan pergantian, bukan pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta definitif.

khoirudin dicopot
Khoirudin Dicopot PKS, Paripurna Penggantian Ketua DPRD Jakarta Digelar 30 April
Khoirudin Dicopot PKS, Paripurna Penggantian Ketua DPRD Jakarta Digelar 30 April (merdeka.com)

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menetapkan jadwal rapat paripurna penggantian Khoirudin dari kursi Ketua DPRD DKI pada 30 April 2026.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, penetapan usulan pergantian Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS yang kini diduduki Khoirudin ke Suhud Alynudin diharapkan dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Rapat Badan Musyawarah telah menetapkan tanggal untuk kita mengadakan rapat paripurna penggantian, usulan penggantian yaitu adalah tanggal 30 April,” kata Wibi usai rapat Bamus di gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/4).

Dia menjelaskan, kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat paripurna tersebut menjadi penting. Wibi menyampaikan, Pramono dijadwalkan sudah kembali ke ibu kota dari lawatan luar negeri pada tanggal tersebut.

“Tanggal 30 Gubernur sudah kembali ke ibu kota dan akan hadir bersama-sama kami untuk membersamai pergantian ketua dari Fraksi Keadilan Sejahtera,” ujar dia.

Paripurna Bahas Usulan Pengganti Ketua DPRD Jakarta

Meski begitu, Wibi menegaskan rapat paripurna tersebut baru sebatas penetapan usulan pergantian, bukan pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta definitif. Selain itu, dia menekankan bahwa mekanisme penggantian Ketua DPRD DKI Jakarta berjalan sesuai prosedur.

Lebih lanjut, Wibi merinci bahwa Sekretariat Dewan (Sekwan) telah memproses surat yang disampaikan DPP PKS melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari tahapan administratif pergantian pimpinan dewan.

“Semua berjalan baik, tidak ada dinamika, tidak ada seperti bahasa-bahasa bahwasanya terjadi apa,” ucap dia.

Terkait proses selanjutnya, Wibi menyebut DPRD DKI Jakarta masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri setelah paripurna digelar.

“Disampaikan oleh Pejabat Sekretaris, setelah proses daripada paripurna ini akan menunggu SK dari Kemendagri, dan paling lambat 20 hari kerja,” kata Wibi.



Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Hadiri Resepsi Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Beri Doa Khusus

{{caption}}
Doa Presiden Prabowo untuk El Rumi dan Syifa Hadju, Sempat Cicipi Kari Laksa dalam Pesta Resepsi

{{caption}}
Hasil Chelsea vs Leeds United: Lupakan Nestapa Liga Inggris, The Blues ke Final Piala FA

{{caption}}
Menengok Progres Penataan Kampung Kumuh dan Rawan di Jakarta, Rampung Tahun Depan

{{caption}}
Kronologi Kebakaran Maut di Lubang Buaya Jakarta Timur Tewaskan Satu Warga

{{caption}}
Kemenko Pangan Godok Aturan Rantai Pasok Bahan Baku Lokal untuk MBG

Topik Terkait
{{caption}}
PKS Rombak Kursi Ketua DPRD DKI, Khoirudin Ditarik ke Level Nasional

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, mengungkapkan bahwa partainya telah menyiapkan peran baru bagi Khoirudin.

PKS
{{caption}}
Ganti Pimpinan DPRD DKI, PKS Tegaskan Tidak Ada Konflik Internal

PKS mengganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin ke Suhud Alynudin. Partai menyebut keputusan ini bagian konsolidasi, bukan konflik internal.

PKS
{{caption}}
PKS Jakarta Bergejolak, Posisi Ketua DPRD DKI Khoirudin Digoyang Kader Sendiri

Beredar Surat Keputusan (SK) soal Penggantian Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS diduduki Khoirudin akan digantikan Suhud Alynudin.

PKS
{{caption}}
Tim Pramono-Rano Tak Masalah Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025: Kita Siap Saja Lah

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada terlebih dahulu.

Pramono Anung-Rano Karno
{{caption}}
Pramono Anung-Rano Karno Bakal Dilantik Pada 7 Februari 2025

Dody menegaskan, keputusan terkait dengan pelantikan calon kepala daerah terpilih tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat.

Pramono Anung
{{caption}}
Susunan Lengkap Komisi DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.

DPRD DKI
{{caption}}
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Heru Budi Hartono
{{caption}}
Heru Budi soal Perpanjangan Masa Jabatan Sebagai Pj Gubernur Jakarta: Terserah Anggota DPRD DKI yang Terhormat Aja

Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Heru Budi Hartono
{{caption}}
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri

Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono
{{caption}}
106 Anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Dilantik Besok, Anies hingga Ridwan Kamil Diundang

Sebanyak total 106 anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029 bakal dilantik besok

DPRD DKI
{{caption}}
Bukan Puan Maharani, Sufmi Dasco Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan Revisi RUU Pilkada Hari Ini

"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.

Revisi UU Pilkada
{{caption}}
Perjalanan Politik Khoirudin yang Dicopot PKS dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta

Pergantian tersebut merujuk pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

berita update
{{caption}}
Legislator DKI: Penindakan Penjual Ikan Sapu-Sapu Lindungi Kesehatan Warga

Anggota DPRD DKI Jakarta mendukung penindakan terhadap penjual ikan sapu-sapu demi melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Praktik ini dinilai membahayakan dan perlu dihentikan.

dinas kesehatan
{{caption}}
Beban Kerja Tinggi, Kesehatan Personel Satpol PP DKI Jakarta Jadi Sorotan Utama

Satpol PP DKI Jakarta menyoroti serius kondisi kesehatan personelnya akibat beban kerja yang tinggi dan kekurangan anggota. Bagaimana langkah strategis untuk menjaga Kesehatan Personel Satpol PP DKI?

beban kerja satpol pp
{{caption}}
Pajak Kendaraan Listrik DKI Jakarta: Antara Insentif dan Arahan Pusat

Bapenda DKI Jakarta berencana memungut pajak kendaraan listrik dengan insentif, namun harus mengikuti arahan Kemendagri untuk pembebasan penuh. Kebijakan pajak kendaraan listrik DKI Jakarta ini dinamis.

bapenda dki
{{caption}}
Legislator Minta Dinas Citata DKI Bijak Terapkan Aturan Lapangan Padel DKI Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti kebijakan penertiban lapangan padel, meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI tidak gegabah dan mempertimbangkan aturan yang lebih realistis terkait Aturan Lapangan Padel DKI Jakarta.

aturan lapangan padel dki jakarta
{{caption}}
Legislator Soroti Kritik Anggaran Posyandu dalam Musrenbang Jaksel: Prioritas Kesehatan Ibu dan Anak Terancam

Legislator DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi melayangkan kritik tajam terkait kritik anggaran Posyandu yang dinilai belum jelas dalam Musrenbang Jakarta Selatan, mengancam pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak.

dinas kesehatan
{{caption}}
DPRD Jakarta Soroti Pengawasan Imbas 72 Siswa Keracunan MBG di Jaktim

Siswa dari empat sekolah di Jaktim tersebut diduga mengalami keracunan makanan dari program MBG disediakan SPPG di Pondok Kelapa 2.

berita update