DPRD DKI Janji Evaluasi Tunjangan Perumahan Rp70 Juta per Bulan Usai Disorot Mahasiswa

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Pemerintah bersama pihak terkait sedang mencari formulasi terbaik agar kebijakan ihwal tunjangan rumah anggota dewan.

Nantinya, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko meminta masyarakat bersabar hingga angka appraisal tunjangan perumahan DPRD Jateng selesai di bahas pada bulan ini.

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut.

DPRD Jateng menyatakan siap mengevaluasi kebijakan tunjangan anggota.

Khusus untuknya, publik dapat mengakses laporan keuangan yang telah ia publikasikan sejak periode pertama menjabat.

Aksi tersebut digelar menuntut transparansi dan akuntabilitas dewan, khususnya terkait besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah akan bertemu perwakilan mahasiswa Kamis ini untuk mendengarkan tuntutan mereka. Pertemuan ini menyusul gelombang protes terkait berbagai isu, termasuk kontroversi tunjangan DPR.

Aksi massa diterima oleh salah satu anggota Fraksi PAN Karina Soerbakti.

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

Salah satunya menghentikan tunjangan perumahan hingga memangkas fasilitas anggota DPR.

Salah satunya yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi 500 lebih anggota DPR, terhitung 31 Agustus 2025.

Pemerintah Kota Depok tengah mengevaluasi Peraturan Wali Kota (Perwal) No 97 Tahun 2021 mengenai tunjangan rumah untuk anggota DPRD.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.

Presiden Prabowo juga memerintahkan agar anggota DPR yang bermasalah segera dicopot dari jabatannya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR akan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

Menurutnya, melalui fungsi anggaran, DPRD perlu mendorong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih produktif.

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendorong penguatan kelembagaan DPRD melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi pengawasan pemerintah daerah yang lebih efektif. Simak urgensi dan dampaknya bagi tata kelola pe...

Momen tersebut menjadi perhatian di tengah refleksi perjalanan panjang dan transformasi Ibu Kota menjelang usia lima abad.

Anggota DPRD Gorontalo Utara menyambut baik percepatan infrastruktur cegah banjir di Jembatan Dambalo, Tomilito, yang diharapkan mampu mengatasi luapan sungai dan melindungi permukiman warga dari bencana.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menekankan bahwa partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Simak pandangannya tentang peran partai dalam memimpin masyarakat men

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.