Tok! Tunjangan Rumah Anggota DPR Resmi Disetop, Ini Lengkapnya

Sepekan terakhir, panggung politik nasional diwarnai berbagai peristiwa penting, mulai dari perintah kenaikan pangkat hingga terungkapnya gaji DPR. Simak selengkapnya dinamika politik nasional yang menarik perhatian publik.

DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Ada 6 poin jawaban dari DPR. Enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Gerakan 'Tuntutan 17+8' berhasil mendorong DPR RI mengeluarkan enam poin keputusan penting. Simak detail reformasi yang dijanjikan dan bagaimana pengawasannya demi demokrasi yang lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta pada hari Jumat, 5 September.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, menandai langkah penting dalam transparansi DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengumumkan penghapusan tunjangan rumah DPR disepakati semua fraksi. Ini respons atas tuntutan 17+8 mahasiswa.

"DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," kata Dasco.

Selain itu, DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025.

Salah satunya menghentikan tunjangan perumahan hingga memangkas fasilitas anggota DPR.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.

DPR RI berencana melakukan Reformasi DPR besar-besaran demi transparansi dan akuntabilitas. Apa saja langkah konkret yang akan diambil untuk menjawab tuntutan publik?

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

Pertemuan berlangsung empat mata di sebuah ruangan.

Selain itu, Dasco menyebut pertemuan nanti juga akan membahas perkembangan global atau geopolitik yang tengah memanas saat ini.

Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas terkait rencana tersebut, bahwa Presiden ingin menggalakkan industri dalam negeri.

DPR juga meminta pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana di masa pengungsian, hunian sementara, dan hunian tetap terpenuhi.

Tito menyatakan sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pembagian daging sapi tersebut.

Menkeu Purbaya menyatakan komitmennya untuk menciptakan pertumbuhan secepat dan seoptimal mungkin.

Terkait tuntutan pembentukan Tim Investigasi Independen di kasus Affan Kurniawan, Prabowo menilai hal itu masuk akal dan bisa didiskusikan.

Budi menjelaskan, sikap pemerintah selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memastikan 17+8 tuntutan rakyat yang ramai dibicarakan di media sosial akan didengar dan ditindaklanjuti. Temukan mengapa aspirasi ini sangat penting.

Dalam aksi tersebut, massa membawa replika patung tikus berdasi berwarna hitam setinggi sekitar dua meter.

Ini sosok-sosok yang merumuskan 17+8 Tuntutan Rakyat usai demo besar-besaran di Tanah Air.