DPR RI Hentikan Tunjangan Perumahan, Ini Rincian Gaji Anggota Dewan per Bulan

DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta pada hari Jumat, 5 September.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, menandai langkah penting dalam transparansi DPR.

"DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," kata Dasco.

Salah satunya yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi 500 lebih anggota DPR, terhitung 31 Agustus 2025.

Presiden Prabowo juga memerintahkan agar anggota DPR yang bermasalah segera dicopot dari jabatannya.

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR akan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

Puan mengungkapkan bahwa kebijakan yang ada saat ini hanya berkaitan dengan pemberian kompensasi bagi anggota DPR yang tidak memiliki rumah jabatan.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

Anggota DPR RI H Ruslan Daud berharap perpanjangan Dana Otsus Aceh dapat disahkan paling cepat 2026 atau 2027, dengan fokus pada pengembalian besaran dana, pemerataan, dan alokasi khusus untuk pendidikan agama.

LPSK memastikan **perlindungan anak korban kekerasan Cianjur** melalui pendampingan intensif, menjamin hak pemulihan dan keadilan bagi mereka yang terdampak. Lembaga ini berkoordinasi dengan wakil rakyat dan kepolisian.

Anggota DPR-RI mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk proaktif menyajikan data bencana Aceh yang akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran dan percepatan pemulihan dapat terlaksana, menghindari data 'sampah' yang menghambat anggaran.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-67 kepada mantan istrinya, Titiek Soeharto, melalui unggahan video di Instagram pribadinya, memicu perhatian publik.

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dana reses bukan naik tapi mengalami penyesuaian.

Anggota DPR tidak hanya menerima gaji dan tunjangan yang tinggi, tetapi mereka juga berhak atas pensiun setelah masa jabatannya berakhir.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.

Media sosial pun ramai membahas 17+8 Tuntutan Rakyat ini yang artinya 17 tuntutan rakyat dalam sepekan.

Fraksi PAN DPR telah mengajukan permohonan resmi untuk menghentikan semua hak yang terkait dengan jabatan Eko Patrio dan Uya Kuya, termasuk gaji, tunjangan.

"Kami tegas menolak. Kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak," kata AHY