PAN Minta DPR Setop Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Eko Patrio-Uya Kuya

Kini buntut ulahnya, Eko dinonaktifkan PAN di DPR. Kendati sudah dinonaktifkan, Eko masih menerima gaji sebagai Anggota DPR.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta pada hari Jumat, 5 September.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, menandai langkah penting dalam transparansi DPR.

"DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," kata Dasco.

Selain itu, DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025.

Kelimanya telah diputuskan tidak akan menerima hak-hak keuangan sebagai anggota dewan. Seperti dalam poin empat hasil evaluasi pimpinan DPR.

Salah satunya yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi 500 lebih anggota DPR, terhitung 31 Agustus 2025.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, memberikan informasi terkini mengenai keadaan Eko Patrio dan Uya Kuya.

Langkah yang diambil partainya merupakan bagian dari komitmen memastikan mekanisme internal berjalan secara transparan dan akuntabel.

Said mengungkapkan bahwa dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI tidak terdapat istilah nonaktif.

Langkah Penonaktifan itu dilakukan PAN menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR akan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

PAN memandang bahwa rencana pemberian ruang branding partai politik di halte TransJakarta perlu dikaji ulang secara mendalam.

Eko Patrio menyatakan bahwa ia berusaha untuk memahami posisi dari pihak terdakwa.

Selain itu, Eko juga menyanpaikan soal adanya pergantian anggota Komisi dari Fraksi PDIP.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.