Geruduk DPRD DKI, Mahasiswa Minta Tunjangan Anggota Dewan Rp70 Juta Dipangkas

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Pemerintah bersama pihak terkait sedang mencari formulasi terbaik agar kebijakan ihwal tunjangan rumah anggota dewan.

Nantinya, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

Khusus untuknya, publik dapat mengakses laporan keuangan yang telah ia publikasikan sejak periode pertama menjabat.

Politisi Golkar ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai besaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima pimpinan dan anggota DPRD DKI.

Pemerintah akan bertemu perwakilan mahasiswa Kamis ini untuk mendengarkan tuntutan mereka. Pertemuan ini menyusul gelombang protes terkait berbagai isu, termasuk kontroversi tunjangan DPR.

ejumlah organisasi yang hadir itu di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Aksi Mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Cipayung Plus di depan Istana Bogor berlangsung aman. Mereka menyuarakan keresahan atas kondisi bangsa, menuntut reformasi dan transparansi.

Berikut adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada ketua dan anggota DPR.

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025).

Aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi berujung kericuhan.

Aksi demonstrasi PMII di depan Gedung DPR/MPR RI berakhir ricuh. Senin (22/06/2026).

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Suasana aksi berlangsung tertib. Selain berorasi, massa juga menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Tanah Airku dan Indonesia Raya.

Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.

Mahasiswa turun ke jalan menyampaikan berbagai tuntutan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

DPRD DKI Jakarta memberi tenggat tiga minggu bagi pengelola gedung untuk mengurus SLF. Pelanggar terancam disegel hingga dibongkar.

Ancaman itu muncul setelah pansus menemukan banyak bangunan bermasalah terkait SLF dalam rapat pengawasan yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5)

DPRD DKI mengecam dugaan prostitusi anak di Lokasari dan meminta polisi membongkar jaringan eksploitasi seksual secara transparan.

DPRD DKI meminta penguatan patroli dan pemasangan CCTV usai Jakarta Barat ramai dijuluki Gotham City akibat maraknya begal.

TPST Bantargebang menjadi penyumbang emisi metana terbesar kedua di dunia. Pemprov DKI Jakarta didesak ubah total sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta demi lingkungan dan kesehatan warga.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti peningkatan kasus begal dan jambret yang meresahkan warga, mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk lebih serius menangani isu keamanan Jakarta Barat demi kenyamanan masyarakat.