DPRD DKI Pastikan Tunjangan Anggota Dewan Transparan dan Bisa Dipertanggungjawabkan

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menanggapi demo mahasiswa saat HUT ke-25 Banten sebagai kritik membangun, meskipun mahasiswa menyoroti pembangunan yang 'melehoy'.

Politisi Golkar ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai besaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima pimpinan dan anggota DPRD DKI.

Aksi tersebut digelar menuntut transparansi dan akuntabilitas dewan, khususnya terkait besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah akan bertemu perwakilan mahasiswa Kamis ini untuk mendengarkan tuntutan mereka. Pertemuan ini menyusul gelombang protes terkait berbagai isu, termasuk kontroversi tunjangan DPR.

Aksi massa diterima oleh salah satu anggota Fraksi PAN Karina Soerbakti.

Fraksi Demokrat DPR RI menyampaikan permohonan maaf atas isu tunjangan anggota DPR yang menuai protes, menyatakan siap mengevaluasi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai demo DPR adalah momentum evaluasi gaji dan tunjangan dewan, menyoroti transparansi fasilitas negara yang diterima wakil rakyat.

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pengelolaan Anggaran DPR yang bijak untuk menghindari kecemburuan publik setelah aksi unjuk rasa terkait tunjangan dewan.

Sahroni menjamin bahwa gaji dan tunjangan besar diterima para legislator akan dikembalikan kepada masyarakat, meskipun tanpa diumumkan secara publik.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi berujung kericuhan.

Aksi demonstrasi PMII di depan Gedung DPR/MPR RI berakhir ricuh. Senin (22/06/2026).

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Suasana aksi berlangsung tertib. Selain berorasi, massa juga menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Tanah Airku dan Indonesia Raya.

Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.

Mahasiswa turun ke jalan menyampaikan berbagai tuntutan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendesak Pemprov DKI untuk serius mempercepat penanganan banjir dan macet Jakarta, pekerjaan rumah utama menjelang usia lima abad kota ini, demi transformasi menjadi kota global.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta secara menyeluruh, dari edukasi masyarakat hingga strategi jangka panjang, demi kemandirian pengelolaan sampah dan menghindari krisis serupa masa lalu.

DPRD DKI mendorong digitalisasi parkir dan sistem pembayaran cashless untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir off street.

PKS mengganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin ke Suhud Alynudin. Partai menyebut keputusan ini bagian konsolidasi, bukan konflik internal.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti serius masalah Pengelolaan Sampah Tambora yang kian menggunung, mendesak DLH DKI segera bertindak konkret dan berkelanjutan.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.