Sorot
{{caption}}
Program Bedah Rumah Diperkuat, Mendagri: Bentuk Keberpihakan Pemerintah

{{caption}}
DPR Usul Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta

{{caption}}
Pramono Ancam Tindak Tegas Warga Buang Sampah ke Sungai

{{caption}}
Cerita Prabowo Pernah Protes Impor Beras saat Jadi Ketum HKTI

{{caption}}
Saat QRIS Mengiringi Perjalanan Usaha Anita

{{caption}}
Prabowo Beberkan Kunci Indonesia Hadapi Krisis Global

Topik Terkait
{{caption}}
RUU Polri Disahkan Hari Ini, Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa ke Rapat Paripurna

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

{{caption}}
Komisi III DPR: KUHAP Baru Tidak Atur soal Penyadapan dan Bekukan Tabungan

Ketentuan yang benar adalah dalam Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru, penyadapan akan diatur secara khusus di UU.

{{caption}}
Sekjen Curhat Website DPR Ribuan Kali Jadi Bulan-Bulanan Hacker

Karena serangan itulah, DPR memutuskan untuk mematikan terlebih dahulu serangan hacker tersebut.

DPR
{{caption}}
Kebut Bahas DIM Revisi UU KUHAP, DPR dan Pemerintah Jawab Tudingan Minim Partisipasi Publik

Komisi III DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan 1.676 poin Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang KUHAP dalam dua hari.

{{caption}}
DPR Terima DIM Revisi KUHAP, Komisi III Segera Bahas 6.000 Poin

Proses pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi KUHAP juga telah dilakukan dan dinilai cukup.

{{caption}}
Belum Terima DIM RKUHAP dari Pemerintah, Ini Penjelasan Ketua DPR

Puan menegaskan hingga saat ini dirinya belum menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan ditugaskan membahas RKUHAP.

{{caption}}
Ketua Komisi III Ceritakan Sejarah Panjang Pembahasan RUU KUHAP, Sempat Deadlock di Tahun 2012

Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode

{{caption}}
Soal RUU Polri, Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surpres & Draf yang Beredar Tak Resmi

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

{{caption}}
Website DPR Down Diduga Kena Hack, Ini Penjelasan Sekjen

Pihak DPR sedang melakukan perbaikan agar website DPR bisa kembali diakses.

DPR
{{caption}}
Peneliti: Pembaruan KUHAP Bukan Batasi Hak Warga, Justru Perkuat Perlindungan Hukum

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

{{caption}}
Polda Bali Tangkap Dua Pelaku Vandalisme Bendera Merah Putih di Jembrana

Polda Bali berhasil meringkus dua pelaku vandalisme bendera Merah Putih di Jembrana. Aksi pencoretan bendera ini dipicu kekhawatiran RUU KUHAP.

{{caption}}
VIDEO: Habiburokhman DPR Semprot Balik Pengritik KUHAP "Koalisi Pemalas!"

Politisi Gerindra ini menilai kritik tersebut muncul karena para pengeritik tidak menyaksikan perdebatan sengit dan detail

{{caption}}
KPK Berharap Kewenangan Tidak Berubah dalam RUU KUHAP yang Disetujui DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

{{caption}}
IKADIN Desak Pengesahan RUU KUHAP Segera, Hindari Kegaduhan Penegakan Hukum

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

{{caption}}
ACTA: RUU KUHAP Bawa Pembaruan Besar Perlindungan Hak Warga Negara dan Peradilan

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

{{caption}}
Pemerintah Ungkap Ada 6.000 Poin Masalah di Naskah DIM Revisi KUHAP

Total ada 6.000 poin permasalahan akan diserahkan ke Komisi III DPR untuk dibahas lebih lanjut.