Profil Bupati Pati Sudewo yang Naikkan Pajak PBB Naik 250 Persen
Kenali Bupati Pati Sudewo dan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai 250 persen di Kabupaten Pati.
Nama Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan usai videonya menantang pendemo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar ±250% viral di media sosial. Sebagaimana dikutip dari Humas Kabupaten Pati, keputusan Bupati Pati Sudewo menaikan tarif PBB-P2 sebesar ±250% itu disepakati dalam rapat bareng camat dan anggota PASOPATI di kantor Bupati Pati pada Minggu (18/5/2025).
Kesepakatan penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar ±250% itu mengingat tarif sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.
Bupati Sudewo menjelaskan penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.
Profil Bupati Pati Sudewo
Sudewo adalah Bupati Pati yang lahir pada 11 Oktober 1968. Dia merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Pati dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret untuk meraih gelar S1 di bidang Teknik Sipil.
Setelah meraih gelar sarjana, Sudewo melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro dengan fokus pada Teknik Pembangunan.
Sudewo dilantik sebagai Bupati Pati pada 20 Februari 2025 dan akan menjabat hingga 2030.
Kenaikan PBB di Kabupaten Pati
Bupati Sudewo juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp 50 miliar, padahal secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.
"PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," ujar dia.
Penyesuaian tarif PBB-P2 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.
"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.
Bupati Sudewo juga meminta dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan ini, yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," ujar dia.
Dengan penyesuaian ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga berbagai program pembangunan dapat terlaksana dengan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Reaksi dan Tantangan
Kebijakan kenaikan PBB-P2 ini menuai kritik luas dari masyarakat. Warga dari berbagai desa di Pati menyuarakan ketidaksetujuan dan merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran. Namun, Sudewo justru menantang 50 ribu warga Pati yang berencana demo, menyatakan dirinya tidak takut sedikit pun menghadapi tekanan tersebut.
Video Bupati Pati yang menantang 50.000 demonstran viral di media sosial, menunjukkan ketegasan Sudewo untuk tidak mengubah keputusan meskipun ada penolakan. Ia berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan ini demi kemajuan Kabupaten Pati.