Prabowo Ampuni Koruptor: Kalau Kau Kembalikan yang Kau Curi, Ya Mungkin Kita Maafkan

Presiden Prabowo berpendapat, para koruptor tidak ingin melihat upaya pemerintah dalam melakukan bersih-bersih dari praktik korupsi.

Dengan tegas Prabowo mengatakan, sekuat tenaga jiwa dan raga akan berkorban demi rakyat Indonesia.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal memaafkan koruptor menjadi pro dan kontra di masyarakat. Prabowo pun meluruskan ucapannya tersebut.

Prabowo juga mengklaim banyak para menteri awalnya takut masuk ke kabinet.

Prabowo menekankan hal tersebut bukan berarti dirinya memaafkan koruptor, namun menyadarkan mereka yang mencuri uang rakyat.

Dia ingin para koruptor untuk mengembalikan uang korupsinya kepada negara.

Sunarto menilai hal tersebut merupakan kewenangan dari Prabowo sekalu kepala negara.

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md menghargai pernyataan Prabowo. Namun dia heran jika koruptor kelas kakap dimaafkan lalu mengembalikan uang

Supratman Andi Agtas meminta publik dapat memahami lebih dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor

Prabowo mengatakan, para koruptor dapat mengembalikan uang secara diam-diam

Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri

Zainut melihat, Presiden Prabowo ingin memulai gerakan bersih-bersih memberantas korupsi dengan membuka ‘pintu taubat’.

Belum diketahui apa isi taklimat atau arahan yang akan disampaikan Prabowo kepada para calon perwira TNI dan pimpinan Polri tersebut.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan Panen Raya Udang Kebumen di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK), menunjukkan komitmen pemerintah dalam modernisasi budidaya udang dan peningkatan ekonomi lokal.

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri optimistis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Supiori dapat mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di pesisir Papua.

Arahan tersebut adalah upaya nyata mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kebijakan itu disebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi untuk menjaga hasil kekayaan sumber daya alam agar tidak terus mengalir ke luar

Prabowo menyoroti proses perizinan yang terlalu lama dibanding negara lain. Prabowo juga meminta praktik pungutan liar dan korupsi di birokrasi dibersihkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan YHF dalam upaya menghambat proses penanganan perkara.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.