Polda Sulteng Luncurkan Layanan Pengaduan Digital Berbasis QR Code

Bidpropam Polda Sulteng menghadirkan Layanan Pengaduan Digital berbasis QR Code, sebuah inovasi penting untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri secara aman dan cepat.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi meluncurkan layanan pengaduan berbasis digital. Inovasi ini bertujuan meningkatkan transparansi serta mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri. Layanan ini diluncurkan di Palu pada hari Selasa.

Kabid Propam Polda Sulteng, Kombes Pol Roy Satya Putra, menjelaskan bahwa peran Bidpropam tidak hanya sebatas penegakan disiplin. Mereka juga menjaga integritas, etika profesi, serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Setiap anggota diwajibkan bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Inovasi tersebut diwujudkan melalui sistem Yanduan berbasis QR Code yang telah disebar di berbagai satuan kerja. Mulai dari tingkat Polda hingga Polsek, masyarakat kini dapat mengakses layanan pengaduan. Sistem ini dirancang untuk keamanan dan kecepatan pelaporan.

Inovasi Yanduan QR Code untuk Akses Mudah

Sistem Layanan Pengaduan Digital Polda Sulteng ini memungkinkan masyarakat untuk memindai QR Code. Proses ini secara langsung mengarahkan mereka ke layanan pengaduan. Kemudahan akses ini menjadi fokus utama inovasi tersebut.

Proses pelaporan dirancang sangat sederhana dan transparan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kerumitan birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya Bidpropam untuk mendekatkan layanan kepada publik.

Kombes Pol Roy Satya Putra menegaskan identitas pelapor akan dilindungi secara ketat. Perlindungan ini penting agar masyarakat tidak merasa takut atau terintimidasi saat menyampaikan laporan. Keamanan pelapor menjadi prioritas utama dalam sistem ini.

Kecepatan dan Akuntabilitas Penanganan Laporan

Dibandingkan sistem sebelumnya, Layanan Pengaduan Digital Polda Sulteng ini menawarkan keunggulan signifikan. Kecepatan, akuntabilitas, dan pelacakan laporan menjadi fitur utama. Setiap aduan yang masuk akan tercatat secara digital.

Progres penanganan laporan dapat dimonitor secara transparan oleh pelapor. Hal ini memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius. Akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.

Kombes Pol Roy Satya Putra menekankan pengawasan internal kini menjadi semakin krusial. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap tindakan aparat cepat diketahui publik. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ketat dan transparan menjadi kebutuhan mutlak.

Komitmen Penindakan Tegas dan Sosialisasi ke Masyarakat

Bidpropam Polda Sulteng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap bentuk penyimpangan anggota Polri. Pelaporan ini memiliki dasar hukum yang jelas. Ini merupakan bagian dari partisipasi publik dalam menciptakan institusi yang bersih.

Setiap pelanggaran, terutama yang bersifat berat, akan ditindak tegas. Penindakan ini merupakan bentuk komitmen pimpinan terhadap keadilan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Propam.

Untuk menjangkau masyarakat di daerah pelosok, Polda Sulteng akan melakukan sosialisasi secara langsung. Sosialisasi ini juga mencakup pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem pengawasan ini.

Inovasi Layanan Pengaduan Digital Polda Sulteng ini tidak hanya ditargetkan untuk menekan angka pelanggaran. Ke depan, inovasi ini diharapkan dapat membangun budaya integritas di lingkungan Polri. Masyarakat diimbau untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja anggota Polri.

Sumber: AntaraNews