pengawasan internal

Irjen Kemenkum RI Komjen Pol Hendro Pandowo menyoroti pentingnya disiplin dan keteladanan aparatur demi integritas serta pelayanan publik yang prima. Simak penekanan penting ini untuk menjaga kualitas kinerja Kemenkum.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya yang diduga menyelewengkan anggaran hampir Rp500 juta, dan kini ASN tersebut berstatus DPO.

Polda Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat pengawasan internal di jajarannya melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Tahun Anggaran 2026 untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan strategi menghadapi tantangan tu

Bidpropam Polda Sulteng menghadirkan Layanan Pengaduan Digital berbasis QR Code, sebuah inovasi penting untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri secara aman dan cepat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik, guna menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara. Larangan KPK Larang Kendaraan Dinas ini berlaku bagi se

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan Propam Polda Jambi harus adaptif, humanis, dan profesional dalam menjalankan tugas pengawasan internal, demi mewujudkan Polri yang Presisi dan berintegritas.

Perwakilan Ombudsman RI NTT dan Polda NTT memperkuat sinergi pengawasan pelayanan publik. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan membangun kultur responsif, transparan, serta akuntabel di tubuh kepolisian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.

Polres Banggai terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan internal. Simak langkah Kapolres Banggai memastikan layanan humanis dan profesional.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Propam Polri untuk memperketat pengawasan internal. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai meragukan institusi akibat kasus oknum.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) berhasil mencatat penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran anggota sepanjang tahun 2025, menandakan peningkatan profesionalisme dan pengawasan internal yang efektif.

Propam Polda Metro Jaya secara tegas mengeluarkan larangan gaya hidup mewah Polri bagi anggotanya, baik di ruang publik maupun media sosial, demi menjaga marwah institusi dan mendorong kesederhanaan.

Tim Audit Itwasda Polda Kalsel melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Audit Kinerja Polres Tanah Laut, bertujuan memastikan operasional efektif dan akuntabel. Apa saja yang diperiksa dan bagaimana respons Polres?

Ditjenpas Maluku terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Simak langkah konkret mereka dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani!

Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) Polda Kepri berhasil menekan angka pengaduan pelanggaran personel hingga 70%, membuktikan efektivitasnya dalam mendisiplinkan anggota.