Propam Polri

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Propam Polri untuk memperketat pengawasan internal. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai meragukan institusi akibat kasus oknum.

Martin mengungkapkan, banyak kasus yang berkembang di daerah justru memicu keraguan publik terhadap Polri karena lemahnya ketegasan pengawasan internal.

Polresta Tangerang mengambil tindakan tegas terhadap 10 anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri, mulai dari perselingkuhan hingga penyalahgunaan narkoba.

Polda Jateng memperkenalkan Dumas QR Code, inovasi pengaduan digital untuk mempermudah masyarakat melaporkan kinerja dan perilaku anggota Polri secara transparan.

Polres Blitar menindaklanjuti aduan dugaan salah tangkap yang melibatkan oknum anggota. Penyelidikan internal memastikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini.

Polresta Barelang gencar sosialisasikan Layanan Pengaduan Cepat Polri berbasis digital via scan barcode. Inovasi ini jamin kerahasiaan pelapor, penasaran cara kerjanya?

Layanan ini merupakan bagian dari program transformasi digital Polri untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

Memperingati hari jadi ke-23, Propam Polri menegaskan komitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan. Simak upaya Divisi Propam mewujudkan Polri profesional dan dicintai masyarakat.

Polres Manggarai Barat meluncurkan inovasi Barcode Pengaduan Polri, memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran anggota dengan cepat dan aman hanya dengan memindai QR code. Bagaimana cara kerjanya?

Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin) Polda Kepri berhasil menekan angka pengaduan pelanggaran personel hingga 70%, membuktikan efektivitasnya dalam mendisiplinkan anggota.