DPR Ingatkan Propam Polri Responsif Terima Aduan Etik Polisi

Bidpropam Polda Sulteng menghadirkan Layanan Pengaduan Digital berbasis QR Code, sebuah inovasi penting untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri secara aman dan cepat.

Selama ini pengaduan melalui surat, e-Wassidik, atau limpahan Dumas PRESISI masih dirasakan memerlukan lama. Aplikasi baru ini, memudahkan proses administrasi.

Polda Jateng memperkenalkan Dumas QR Code, inovasi pengaduan digital untuk mempermudah masyarakat melaporkan kinerja dan perilaku anggota Polri secara transparan.

Tim Divpropam Polri melakukan evaluasi pengaduan masyarakat di Polda Sulawesi Utara, fokus pada percepatan penanganan kasus dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi.

Polresta Barelang gencar sosialisasikan Layanan Pengaduan Cepat Polri berbasis digital via scan barcode. Inovasi ini jamin kerahasiaan pelapor, penasaran cara kerjanya?

Layanan ini merupakan bagian dari program transformasi digital Polri untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh anggota Polri, mulai dari Kapolda hingga Kapolres, untuk aktif di media sosial.

Berikut adalah cara melaporkan polisi yang diduga melanggar aturan melalui WhatsApp.

Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus penembakan yang terjadi di Palembang dan tengah didalami lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Korban dalam laporan itu disebut mengalami penculikan, penyanderaan, serta penganiayaan oleh para pelaku.

Iman menambahkan, beberapa yang terungkap adalah respons cepat terhadap 13 kasus yang viral melalui media sosial.

DM terakhir kali beroperasi di Diro, Sewon Kabupaten Bantul dengan korban seorang perempuan berinisial S (71).

Awalnya pelaku melihat status Whatsapp (WA) di ponsel istrinya dengan kata-kata menyinggung perasaannya.

Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 31 orang diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

Bestari mengungkapkan, salah faktor yang menyebabkan kader NasDem maupun partai lainnya gabung ke PSI karena faktor Jokowi.