Polda Babel Ungkap Praktik Pengoplosan Gas Subsidi, Pemilik Gudang Ditangkap

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menggerebek sebuah gudang di Jalan Pakis-Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Polda Jambi berhasil membongkar praktik ilegal pengoplosan elpiji subsidi di Muaro Jambi, merugikan negara dan masyarakat dengan modus "menyuntik" gas subsidi ke tabung non-subsidi.

Polisi bongkar praktik oplos LPG subsidi di lima wilayah. Sebanyak 11 orang diamankan dan 1.259 tabung disita, dengan keuntungan mencapai Rp2,7 miliar.

Polda Banten berhasil membongkar praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kg di Lebak, Banten, mengamankan tiga tersangka yang meraup keuntungan ratusan juta rupiah dari aktivitas ilegal ini.

Jajaran Polsek Tanjungsari berhasil membongkar praktik pengoplosan LPG Subsidi di Kabupaten Bogor, mengamankan satu pelaku dan ratusan tabung gas sebagai barang bukti.

Praktik ilegal Elpiji Oplosan Bogor berhasil dibongkar Polres Bogor di dua lokasi, menyebabkan kerugian negara hingga belasan miliar rupiah setiap bulan. Simak detail pengungkapannya yang merugikan masyarakat dan negara.

Para pelaku diduga mengoplos tabung LPG subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram dan 50 kilogram untuk meraup keuntungan besar.

Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi.

Dua gudang di Jakarta Timur dan Depok digerebek. Tiga pelaku kini ditetapkan tersangka dan ditahan.

Para terudga pelaku meraup keuntungan yang merugikan negara dan jika di total mencapai Rp10.184.000.000.

Sebanyak 231 tabung gas LPG, terdiri dari berbagai ukuran serta 90 unit regulator modifikasi disita untuk barang bukti.

Modus yang digunakan pelaku yakni dengan memindahkan isi tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 12

Rektor Unja Prof Helmi menegaskan bahwa Hukum Adat dalam KUHP dan KUHAP baru semakin memperjelas sistem hukum adat, khususnya konsep keadilan restoratif yang berakar pada kearifan lokal.

Satpol PP Bantul intensifkan Pemberantasan Rokok Ilegal di wilayahnya. Lebih dari 4.000 batang rokok tanpa cukai berhasil diamankan dalam operasi Juni 2026, mengungkap modus peredaran dan sanksi hukumnya.

Pakar konservasi tanah dan air menyoroti pentingnya penegakan hukum, koordinasi, dan SDM sebagai pilar utama keberhasilan konservasi tanah di Indonesia, mengapa hal ini krusial untuk ketahanan lingkungan?

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

Pemerintah Kabupaten Banjar mengintensifkan upaya Pencegahan Karhutla Banjar menjelang puncak musim kemarau 2026, melibatkan koordinasi lintas instansi, edukasi, dan penegakan hukum demi melindungi lahan dan masyarakat.

Polda Papua berhasil tangkap 64 pelaku kasus 3C (Curat, Curas, Curanmor) dalam Operasi Sikat Cartenz 2026, mengamankan barang bukti dan menetapkan tersangka.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh hak akses pendidikan yang layak melalui pelaksanaan SPMB Bangka Tengah 2026 yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemkab Bangka Barat sukses menggelar Kontes Durian Bangka Barat tahunan, mempromosikan durian lokal unggul dari Desa Tuik. Ajang ini angkat potensi buah daerah ke kancah nasional.

Pemerintah Kabupaten Belitung serius dalam upaya pelestarian sejarah dengan membentuk tim khusus untuk pemugaran makam KA Rahad, pendiri Kota Tanjungpandan, demi edukasi generasi muda dan kebanggaan daerah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka meluncurkan layanan pembelian sampah dengan harga bervariasi, bertujuan menekan volume sampah di TPA dan menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) terakreditasi untuk memastikan kualitas layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Pulau Pongok berjalan lancar, namun menyoroti tantangan aksesibilitas pendidikan serta optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP).