Pesantren Dukung PP Tunas: Ruang Ekspresi Anak Justru Terpacu

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah meminta kepala sekolah berinovasi untuk mendukung penerapan PP Tunas, regulasi baru yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform media sosial berisiko tinggi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) akan memperketat pembatasan medsos anak dengan aturan turunan PP Tunas, menyikapi fenomena "anak gadget" yang mengkhawatirkan dan demi perlindungan anak-anak di Jawa Barat.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang gencar melakukan diseminasi informasi terkait pemberlakuan PP Tunas, sebuah regulasi penting yang bertujuan melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital dan membatasi akses media s

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang tua memperkuat literasi digital dan pengawasan anak menyusul berlakunya PP Tunas, regulasi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

DPP BKPRMI menegaskan bahwa implementasi PP Tunas harus dibarengi dengan penguatan akhlak anak, sebab krisis moral menjadi tantangan utama di ruang digital yang perlu diatasi.

Dr. I Putu Mardika, akademisi IAHN Mpu Kuturan Singaraja, menilai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas menguatkan pendidikan karakter anak sebagai respons terhadap masifnya penetrasi teknologi digital.

PP 'Aisyiyah menyatakan dukungan penuh terhadap regulasi pembatasan medsos anak yang akan berlaku Maret 2026, menekankan pentingnya perlindungan anak di ruang digital dari berbagai ancaman siber dan berharap implementasi berjalan optimal.

PGRI Jambi memberikan dukungan penuh terhadap PP Tunas Perlindungan Anak, menekankan peran sentral orang tua dalam mengawasi akses digital anak. Simak selengkapnya bagaimana regulasi ini akan membentuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih aman di

DPP BKPRMI menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi PP Tunas dan Perlindungan Anak Digital, menegaskan peran negara dalam menjaga generasi muda dari ancaman degradasi moral di tengah arus digitalisasi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Kasus kekerasan di daycare menjadi alarm keras bagi sistem pengasuhan anak. Psikolog Wenny Aidina menyoroti dampak serius, sementara pembenahan perizinan dan standar pengasuh menjadi urgensi utama.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Abdullah menegaskan restorative justice kasus bullying dapat diterapkan tanpa intimidasi, memastikan pemulihan korban, menyoroti kasus di Banjarbaru yang melibatkan anak pejabat.

DP3A Makassar mengajak masyarakat berani melaporkan dugaan kekerasan anak dan perempuan melalui aplikasi Sakina. Tujuannya untuk penanganan cepat dan perlindungan korban.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan dan perlindungan anak guna mencegah tindak kekerasan dan pelecehan yang masih marak terjadi.