Akademisi: PP Tunas Perkuat Pendidikan Karakter Anak di Era Digital

Staf Ahli Bupati Bangka, Boy Yandra, menegaskan bahwa PP Tunas menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan mampu berdaya saing di era digital yang terus berkembang.

Praktisi pendidikan menilai PP Tunas Perlindungan Anak menjadi langkah konkret pemerintah mengatasi risiko media sosial, mulai dari cyberbullying hingga penurunan prestasi akademik, demi masa depan anak-anak.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang efektif mulai 28 Maret 2026 membutuhkan sinergi kuat antara regulasi negara dan ketahanan keluarga demi perlindungan anak digital yang optimal.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

DPP BKPRMI menegaskan bahwa implementasi PP Tunas harus dibarengi dengan penguatan akhlak anak, sebab krisis moral menjadi tantangan utama di ruang digital yang perlu diatasi.

Dewan Pendidikan Buleleng menyatakan dukungan kuat terhadap penerapan PP Tunas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, sebagai langkah strategis melindungi anak dari risiko di era digital.

PGRI Jambi memberikan dukungan penuh terhadap PP Tunas Perlindungan Anak, menekankan peran sentral orang tua dalam mengawasi akses digital anak. Simak selengkapnya bagaimana regulasi ini akan membentuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih aman di

DPP BKPRMI menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi PP Tunas dan Perlindungan Anak Digital, menegaskan peran negara dalam menjaga generasi muda dari ancaman degradasi moral di tengah arus digitalisasi.

Yayasan Pendidikan Pelosok Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan menyambut baik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 (PP Tunas) sebagai langkah krusial dalam Perlindungan Anak Digital di era teknologi.

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak.

Menkomdigi Meutya Viada Hafid mengapresiasi forum ICEC 2026 yang menyoroti urgensi Perlindungan Anak di Era Digital dari ancaman siber dan konten berbahaya, demi masa depan generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak di platform digital, menyerukan agar teknologi dirancang untuk keamanan anak, bukan sebaliknya.

Nurul juga mendukung langkah Komdigi yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil self-assessment yang disampaikan oleh para penyelenggara platform digital.

Sebanyak 175 produk dan layanan digital dari 64 platform telah menjalani self-assessment PP TUNAS. Kemkomdigi kini melakukan proses evaluasi.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.

Ribuan santri dan guru Pondok Modern Darussalam Gontor gelar seni kolosal Gontor, Darussalam All Star Show (DASS), sebagai puncak peringatan satu abad pondok yang mendidik karakter.

Festival Anak Pancasila 2026 hadir sebagai wadah inovatif bagi anak-anak Indonesia untuk belajar, berkreasi, dan memperkokoh karakter kebangsaan di tengah perubahan sosial yang pesat.

Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 Samarinda menjadi garda terdepan dalam pengembangan mental dan karakter siswa dari keluarga prasejahtera, menawarkan pendidikan holistik dan jaminan masa depan. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa peran pesantren sangat vital dan tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional.

Anggota DPRD Jawa Timur menyoroti urgensi penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama untuk menghadapi berbagai tantangan sosial yang muncul di tengah pesatnya perkembangan era digital, menyusul isu perilaku menyimpang di Surabaya Timur.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya penguatan karakter generasi muda sebagai pilar utama dalam membangun peradaban bangsa dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Simak selengkapnya!