Akademisi: PP Tunas Perkuat Pendidikan Karakter Anak di Era Digital

Staf Ahli Bupati Bangka, Boy Yandra, menegaskan bahwa PP Tunas menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan mampu berdaya saing di era digital yang terus berkembang.

Praktisi pendidikan menilai PP Tunas Perlindungan Anak menjadi langkah konkret pemerintah mengatasi risiko media sosial, mulai dari cyberbullying hingga penurunan prestasi akademik, demi masa depan anak-anak.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang efektif mulai 28 Maret 2026 membutuhkan sinergi kuat antara regulasi negara dan ketahanan keluarga demi perlindungan anak digital yang optimal.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

DPP BKPRMI menegaskan bahwa implementasi PP Tunas harus dibarengi dengan penguatan akhlak anak, sebab krisis moral menjadi tantangan utama di ruang digital yang perlu diatasi.

Dewan Pendidikan Buleleng menyatakan dukungan kuat terhadap penerapan PP Tunas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, sebagai langkah strategis melindungi anak dari risiko di era digital.

PGRI Jambi memberikan dukungan penuh terhadap PP Tunas Perlindungan Anak, menekankan peran sentral orang tua dalam mengawasi akses digital anak. Simak selengkapnya bagaimana regulasi ini akan membentuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih aman di

DPP BKPRMI menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi PP Tunas dan Perlindungan Anak Digital, menegaskan peran negara dalam menjaga generasi muda dari ancaman degradasi moral di tengah arus digitalisasi.

Yayasan Pendidikan Pelosok Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan menyambut baik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 (PP Tunas) sebagai langkah krusial dalam Perlindungan Anak Digital di era teknologi.

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Sebanyak 1.426 wisudawan dikukuhkan dalam prosesi bertema "Lulusan Berdampak Menuju Masa Depan Berkelanjutan"

Wakil Bupati Magelang Sahid mengapresiasi kontribusi pesantren dalam mencetak generasi qurani yang berakhlak mulia dan siap mengabdi kepada masyarakat. Simak selengkapnya peran vital pesantren.

Bupati Algafry Rahman memuji keberhasilan MAN IC Bangka Tengah dalam melahirkan generasi unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki iman dan takwa yang kuat, menjadikannya pusat pendidikan berkarakter.

Menteri Agama mengimbau lembaga pendidikan untuk mengembangkan Kurikulum Cinta dan pendekatan ekoteologi guna menciptakan ekosistem pendidikan sosial yang tangguh dan harmonis di Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menggalang sinergi sekolah keluarga di Kaltim melalui lokakarya, menekankan peran aktif orang tua dan sekolah dalam membentuk generasi unggul.

Pengurus Besar Alkhairaat menegaskan arah Kebijakan Pendidikan Alkhairaat, memadukan kurikulum nasional dengan nilai-nilai pendiri, demi melahirkan lulusan berakhlak dan kompeten.