Penurunan Pengungsi Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Terus Berlanjut Jelang Idul Fitri

Pembangunan huntara di Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar juga terus menunjukkan progres signifikan.

Tito Karnavian menyatakan strategi percepatan pembangunan huntara dan huntap merupakan langkah untuk memberikan hunian layak kepada penyintas bencana.

Selain mempercepat pembangunan huntap dan huntara untuk penyintas bencana, Satgas PRR juga menggelontorkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana.

Keberhasilan merelokasi seluruh pengungsi di Sumut dan di Sumbar ini tidak terlepas dari percepatan pembangunan huntara.

Tercatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak, bertambah mencapai 15. 346 unit dari total 18.781 unit yang akan dibangun.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 10 Maret, tercatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak sudah mencapai 14.725 unit.

Pemerintah Aceh berupaya keras memastikan ribuan pengungsi korban banjir bandang dapat menempati hunian sementara (huntara) dan menerima dana tunggu hunian sebelum Lebaran Idul Fitri 1447 H, mempercepat pemulihan pasca bencana.

Jumlah pengungsi di Aceh dan Sumatera Utara menurun drastis seiring percepatan program relokasi pengungsi Sumatra oleh pemerintah, dengan target penyelesaian sebelum Idulfitri.

Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian.

Mendagri Tito Karnavian melaporkan penurunan signifikan jumlah pengungsi pascabencana di Sumatera, dari jutaan menjadi belasan ribu, menandakan progres positif dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Jumlah penerima DTH akan terus ditingkatkan untuk meringankan beban korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Berdasarkan rekap data terbaru Satgas PRR, jumlah pengungsi saat ini tercatat 102.480 jiwa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak optimalisasi Huntara Pengungsi di Sumatera, memprioritaskan relokasi warga dari tenda ke hunian sementara yang tersedia untuk penanganan pascabencana.

Polresta Banda Aceh menetapkan dua tersangka pembakaran fasilitas USK pasca bentrokan mahasiswa. Detail peran tersangka dan kronologi insiden terungkap.

Praktisi hukum menegaskan PT PLN (Persero) wajib memberikan Kompensasi Blackout Sumatera atas kerugian pelanggan akibat pemadaman listrik total lebih dari 24 jam. Simak dasar hukum dan dugaan penyebabnya yang bukan hanya cuaca buruk.

Merupakan upaya lanjutan agar bantuan fasilitas yang telah diberikan sebelumnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku UMKM.

BPMA dan BKI bersinergi optimalkan pengadaan barang dan jasa hulu migas Aceh, memastikan proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini demi kemandirian serta ketahanan energi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan sapi kurban seberat 1.020 kg untuk masyarakat Kabupaten Simeulue pada Idul Adha 1447 H/2026 M. Bantuan sapi kurban Presiden ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga di wilayah terluar Aceh.

Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan Layanan Sikupi, inovasi urus paspor di area car free day (CFD) yang mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan konsep santai dan mudah dijangkau.