Mendagri Dorong Optimalisasi Huntara Pengungsi, Prioritaskan Warga di Tenda Pascabencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, mendorong optimalisasi pemanfaatan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh korban bencana mendapatkan tempat tinggal layak, terutama mereka yang masih bertahan di tenda pengungsian.

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang membahas percepatan penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera. Rapat tersebut diselenggarakan secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Jumat.

Tito menjelaskan, pengelolaan pengungsi dapat dilakukan dengan memaksimalkan huntara yang sudah tersedia, termasuk memindahkan pengungsi dari tenda ke titik lain yang masih memiliki kapasitas huntara. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengevakuasi pengungsi dari tenda-tenda darurat.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pengungsi yang masih tinggal di tenda. Kondisi di tenda seringkali kurang memadai dan rentan terhadap berbagai masalah kesehatan serta keamanan.

"Kalau yang di tenda memang harapan dari masyarakat, dari kepala daerah, yang di tenda ini yang jadi prioritas," ujar Tito. Sementara itu, pengungsi yang menempati fasilitas lain seperti gedung pemerintah atau meunasah (bangunan khas di gampong Aceh) dapat ditangani pada tahap berikutnya.

Strategi optimalisasi Huntara Pengungsi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan kenyamanan lebih bagi para korban bencana. Relokasi dari tenda ke huntara yang lebih permanen menjadi langkah krusial dalam penanganan darurat.

Tito menyampaikan bahwa beberapa wilayah masih membutuhkan tambahan pembangunan huntara karena jumlah pengungsi yang cukup besar. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Aceh Tamiang, yang dinilai masih membutuhkan tambahan huntara untuk menampung pengungsi.

"Tamiang ini cukup banyak jumlahnya dan kemudian huntaranya kurang memang," tambahnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk memenuhi kebutuhan ini agar tidak ada lagi pengungsi yang terpaksa tinggal di tenda.

Selain itu, Mendagri juga meminta pemetaan yang lebih jelas terkait pembangunan huntara dari berbagai sumber pendanaan. Hal ini penting agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai jumlah huntara yang telah dibangun maupun yang masih menjadi target pembangunan.

Data yang komprehensif mengenai ketersediaan dan kebutuhan Huntara Pengungsi akan mempermudah koordinasi antarlembaga dan memastikan distribusi bantuan yang efektif. Transparansi dalam data pembangunan huntara juga menjadi kunci.

Data akurat mengenai pembangunan huntara diperlukan sebagai bahan laporan pemerintah kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Laporan ini merupakan amanat dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026.

Keppres tersebut mengatur tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Satgas ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas utama mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum hingga rencana aksi percepatan pemulihan wilayah terdampak. Pelaporan ini wajib dilakukan setiap dua bulan.

"Jadi, kita biar tahu juga berapa yang dibuat oleh BNPB, berapa yang dibuat oleh Danantara, dan berapa yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Nanti pada saat kita melaporkan kepada Pak Presiden, karena setiap dua bulan sesuai Keppres melaporkan ke Pak Presiden," tutur Tito.

Koordinasi yang baik antara BNPB, Danantara, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sangat penting untuk memastikan pembangunan huntara berjalan lancar dan sesuai target. Ini juga mendukung upaya optimalisasi Huntara Pengungsi secara menyeluruh.

Sumber: AntaraNews