Mendagri Tito Karnavian: Jumlah Pengungsi Pascabencana Sumatera Turun Signifikan, Pemulihan Berjalan Positif

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan kabar baik terkait penanganan dampak bencana di Pulau Sumatera. Ia adalah Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera. Mendagri Tito mengungkapkan jumlah pengungsi pascabencana di wilayah tersebut telah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi turun drastis. Dari 2.108.582 jiwa, kini hanya tersisa 11.250 orang di tiga provinsi. Ini menunjukkan progres positif dalam upaya pemulihan wilayah terdampak.

Informasi ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Jakarta. Rapat tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Sumatera. Tujuannya adalah memastikan pemulihan berjalan optimal.

Data Penurunan Pengungsi Pascabencana di Sumatera

Mendagri Tito Karnavian merinci data pengungsi pascabencana di Sumatera yang dihimpun oleh BNPB. Dari total 11.250 pengungsi yang tersisa, mayoritas berada di Provinsi Aceh dengan 10.400 jiwa. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat 850 pengungsi yang masih membutuhkan penanganan.

Kabar gembira datang dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), di mana Mendagri menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi pengungsi yang tercatat. Seluruh warga terdampak di Sumbar telah berhasil direlokasi ke hunian sementara (huntara), menandakan fase pemulihan yang lebih lanjut di wilayah tersebut.

Situasi ini menunjukkan efektivitas koordinasi antarlembaga pemerintah serta peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan solusi hunian bagi korban bencana. Penanganan pengungsi menjadi prioritas utama untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal secepatnya.

Progres Rekonstruksi dan Normalisasi Wilayah Terdampak

Selain data pengungsi, Tito Karnavian juga melaporkan kondisi rekonstruksi wilayah. Ada lima desa di dua provinsi yang memerlukan penataan ulang akibat dampak bencana parah, yaitu tiga desa di Aceh dan dua desa di Sumut. Berbeda dengan provinsi lainnya, Sumatera Barat tidak memiliki desa yang perlu ditata ulang.

Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana, 38 di antaranya telah kembali normal sepenuhnya. Tiga kabupaten/kota lainnya berada dalam kondisi mendekati normal, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak sudah pulih. Namun, masih ada 11 kabupaten/kota yang memerlukan perhatian khusus dan upaya percepatan pemulihan.

Indikator normalitas suatu daerah mencakup berbagai aspek vital seperti fungsi pemerintahan, layanan publik, akses darat, serta aktivitas ekonomi dan sosial. Selain itu, ketersediaan fasilitas dasar seperti SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, Bank Sampah, dan normalisasi sungai juga menjadi penentu utama.

Apresiasi dan Tantangan Pemulihan Ekonomi

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras mendorong pemulihan pascabencana. Ia menegaskan bahwa progres rekonstruksi dan rehabilitasi menunjukkan tren positif, terutama dalam pemulihan akses jalan, aliran listrik, dan operasional SPBU.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan, khususnya terkait pemulihan sektor ekonomi mikro. Pasar-pasar sudah mulai beroperasi, tetapi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum sepenuhnya optimal.

Tugas selanjutnya meliputi pembersihan lumpur, perbaikan jembatan, jalan desa, dan area lain yang masih membutuhkan intervensi. Fokus pada pemulihan UMKM menjadi krusial untuk memastikan masyarakat dapat bangkit secara ekonomi pascabencana. Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Sumber: AntaraNews