LIVE

Pendaftaran PHPU Ditutup, Total 258 Sengketa Hasil Pemilu 2024 Diterima MK

Total, ada 9 calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK.

mahkamah konstitusi
Pendaftaran PHPU Ditutup, Total 258 Sengketa Hasil Pemilu 2024 Diterima MK
Pendaftaran PHPU Ditutup, Total 258 Sengketa Hasil Pemilu 2024 Diterima MK (merdeka.com)

Daftar 9 DPD Ajukan Sengketa Hasil Pemilu ke MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) berbicara dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) di sela sidang perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 mengenai uji formil batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Majelis hakim MK menolak permohonan uji formil batas usia capres dan cawapres yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan pengajar UGM Zainal Arifin Mochtar. Liputan6.com/Angga Yuniar
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) berbicara dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) di sela sidang perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 mengenai uji formil batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Majelis hakim MK menolak permohonan uji formil batas usia capres dan cawapres yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan pengajar UGM Zainal Arifin Mochtar. Liputan6.com/Angga Yuniar © 2024 maverick

Pendaftaran PHPU Ditutup, Total 258 Sengketa Hasil Pemilu 2024 Diterima MK

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menutup masa pendaftaran perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Diketahui, untuk Pemilu Presiden, MK menutup waktu pendaftaran pada Sabtu 23 Maret pukul 24.00 Wib. Sedangkan untuk Pemilu Legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPRD, dan DPD RI ditutup selisih dua jam lebih awal.



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) berbicara dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) di sela sidang perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 mengenai uji formil batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Majelis hakim MK menolak permohonan uji formil batas usia capres dan cawapres yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan pengajar UGM Zainal Arifin Mochtar. Liputan6.com/Angga Yuniar
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) berbicara dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) di sela sidang perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 mengenai uji formil batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Majelis hakim MK menolak permohonan uji formil batas usia capres dan cawapres yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan pengajar UGM Zainal Arifin Mochtar. Liputan6.com/Angga Yuniar © 2024 maverick

Mengutip siaran pers dari situs resmi MK, Minggu (24/3) total ada sebanyak 2 sengketa Pilpres yang didaftarkan. Pertama dari kubu pasangan Anies-Muhaimin dan kedua dari pihak Ganjar-Mahfud.

Sisanya, sebanyak 247 permohonan didaftakan untuk sengketa hasil Pileg DPR dan DPRD dan 9 permohonan untuk sengketa hasil pemilihan calon anggota DPD RI.


Diketahui, sebagai pemohon sengketa hasil Pileg bisa diajukan oleh partai politik maupun caleg dari partai politik. Tercatat, sejumlah partai yang telah mendaftarkan sengketa hasil Pilegnya, antara lain PPP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo, PAN, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat.

PPP dilaporkan telah mengajukan sengketa hasil pileg di 18 provinsi karena diyakini telah kehilangan 200 ribu suara yang mengakibatkan PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Senada dengan itu, Partai Demokrat juga mengajukan hal yang sama terkait pelanggaran di 11 provinsi, seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan lainnya.

Menurut Partai Demokrat, pihaknya mencatat ada pelanggaran Pemilu yang merugikan suara partainya.



Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga mengajukan permohonan PHPU 2024 hanya untuk dua provinsi, yakni Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Alasannya, ada perbedaan antara penghitungan versi KPU dengan penghitungan versi PSI dari C1 di dua provinsi tersebut.

Daftar 9 DPD Ajukan Sengketa Hasil Pemilu ke MK


Total, ada 9 calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK. Merekada adalah Edwin Pratama Putra (calon DPD dari Provinsi Riau), Alpasirin (calon DPD dari Provinsi Riau), Hj. Sri Sulartiningsi (calon DPD dari Provinsi Kalimantan Utara), H. Irman Gusman (calon DPD dari Provinsi Sumatera Barat).

Kemudian, Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni (calon DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat), Nono Sampono (calon DPD dari Provinsi Maluku), Simon Petrus Balagaise (calon DPD dari Provinsi Papua Selatan).


Terakhir, Faisal Amri (calon DPD dari Provinsi Sumatera Utara) dan Arnold Benediktus Kayame (calon DPD dari Provinsi Papua Tengah).

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Wagub Sulteng Sebut Ada Warga Jatuh dari Tangga saat Evakuasi Gempa Palu

{{caption}}
Dampak Gempa M 6,7 Palu: Gunung Kamarora di Sigi Longsor, Infrastruktur Rusak

{{caption}}
Gempa M 6,7 Palu, BMKG Ungkap Pemicunya Aktivitas Sesar Sausu

{{caption}}
Gempa Palu, Getaran Terasa Hingga 8 Kabupaten di Sulawesi Tengah

{{caption}}
Gempa Palu, BNPB Gerak Cepat Petakan Kerusakan

{{caption}}
Update Gempa Palu: Terjadi 20 Kali Gempa Susulan

Topik Terkait
{{caption}}
MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Rinciannya

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.

sengketa pilkada 2024
{{caption}}
KPU Batal Tetapkan Perolehan Kursi DPR Hari Ini Usai NasDem-Demokrat Gugat PHPU ke MK

KPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.

KPU RI
{{caption}}
PPP Gagal ke Senayan Setelah Semua Gugatan Ditolak MK

Total ada 24 gugatan hasil pileg 2024 digugat PPP ke MK.

ppp gagal ke senayan
{{caption}}
Gugat Hasil Pileg 2024 di Sumut, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda

PPP meminta MK membatalkan keputusan KPU soal hasil Pileg 2024.

Pileg 2024
{{caption}}
Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman

Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman

sidang sengketa pileg
{{caption}}
MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Hari Ini, Total 297 Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 hari ini, Senin (29/4).

Sengketa Pemilu 2024
{{caption}}
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Hari Ini

MK mulai menyidangkan sengketa Pileg atau Pemilu Legislatif hari ini.

sidang sengketa pileg
{{caption}}
Buka-bukaan KPU Sulsel, Strategi Hadapi Gugatan PHPU NasDem dan PPP

Selain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.

gugatan pemilu 2024
{{caption}}
KPU Menyiapkan Strategi Untuk Menghadapi Gugatan di MK

Konsolidasi persiapan menghadapi sengketa dilakukan pihak KPU sejak Minggu hingga Selasa (26/3).

KPU
{{caption}}
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

gugatan pemilu 2024
{{caption}}
Update PHPU 2024: MK Terima 2 Sengketa Pilpres dan 61 Permohonan Hasil Pileg

Total, terdapat dua permohonan untuk Pilpres 2024 dan 56 permohonan untuk Pemilu Legislatif (Pileg).

Mahkamah Konsititusi
{{caption}}
Gugat Hasil Pemilu ke MK, PPP Masih Yakin Lolos Parlemen Berdasarkan Real Count Internal

Rekapitulasi KPU RI menunjukan PPP berada di posisi ke-9 dengan perolehan 5.878.777 suara.

PPP
{{caption}}
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

apbn 2026
{{caption}}
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

hukum islam
{{caption}}
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

apindo
{{caption}}
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

bssn
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

berita update
{{caption}}
Hasan Nasbi Tegaskan Bukan Waktu Tepat Provokasi Pemerintah di Tengah Dinamika Global

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Hasto Kristiyanto Tegaskan Pentingnya Institusionalisasi Partai di Forum CALD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

cald
{{caption}}
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

bambang soesatyo
{{caption}}
Pencairan Dana Parpol Kudus 2026 Tertunda, Menanti LHP BPK

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

anggaran parpol
{{caption}}
NasDem Kabupaten Bogor Resmikan Kantor Baru, Perkuat Konsolidasi Pasca-Pemilu

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

friedrich ruminjtap
{{caption}}
Bantuan Operasional Bawaslu KPU Palu Diharapkan Tingkatkan Kinerja Penyelenggara Pemilu

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

bantuan operasional