KPU Batal Tetapkan Perolehan Kursi DPR Hari Ini Usai NasDem-Demokrat Gugat PHPU ke MK

Ketua Komisi II DPR mengatakan ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada terlebih dahulu.

Ketiga daerah itu antara lain berasal dari Pilkada di Ponorogo, Magetan dan Bangkalan, Madura.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN menuturkan gugatan itu ditujukan kepada KPU

Gugatan PDIP terhadap KPU itu masuk ke PTUN Jakarta sejak April 2024.

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.

Provinsi pertama yang dibacakan adalah daerah pemilihan Banten 2.

Oleh sebab itu, Gayus meminta agar KPU tidak terburu-buru untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2.

"Besok kesimpulan akan kita sampaikan," ujar Anggota KPU RI, Mochamad Afifuddin

"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan

Kini, KPU RI wajib menyerahkan salinan ijazah sarjana Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024.

KPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, mengungkap empat provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi. Apa saja daerah yang paling aktif menyalurkan hak suaranya?

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan dari KPU RI bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah Prabowo Subianto dan Gibran

Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.