LIVE

KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.

kpu 2024
Ketua KPU Mochammad Afifuddin
Ketua KPU Mochammad Afifuddin (Liputan6.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan jadwal dan tahapan Pilkada 2024 usai NasDem DKI Jakarta dan Demokrat untuk Provinsi Banten mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI dan DPD 2024. 

"Kami sangat meyakini bahwa MK mengetahui bahwa pada 27-29 Agustus 2024, selama tiga hari, KPU di daerah termasuk KPU DKI Jakarta itu akan menerima pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta dan begitu juga di tempat lainnya," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

"Kami sangat yakin hal tersebut akan jadi pertimbangan khusus MK, tapi tentunya karena ini merupakan kewenangan penuh MK, kita ikuti prosesnya," sambung dia. 

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan, pihaknya masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK. Afif memastikan, KPU akan menghormati putusan MK. 

"Ya kita nggak bisa berandai-andai di Mahkamah Konstitusinya kita lihat saja apakah perkaranya berlanjut atau tidak kan juga sangat menentukan. Jadi kita ikutin dulu proses di MK," ucap dia.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI batal melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD Pemilu 2024. Hal itu karena adanya partai politik (Parpol) yang menggugat hasil Pemilu DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7).

Adapun KPU rencananya akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD Pemilu 2024.

"Tadi siang sekitar jam 10-an pada tanggal 31 Juli 2024, kami mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi menerima permohonan PHPU,  perselisihan hasil Pemilu yang baru dari salah satu partai politik, maka dengan itu rencana kami mau melakukan penetapan perolehan kursi partai politik itu belum kami bisa lanjutkan," kata Idham.

Menurut Idham, gugatan diajukan oleh Partai Demokrat daerah pemilihan (Dapil) Banten yang diajukan ke MK pukul 10.15 WIB dan Partai NasDem Dapil DKI Jakarta pada pukul 13.36 WIB. 

"Yang dimohonkan tersebut ke MK pada hari ini itu adalah dapil DPR RI," kata Idham. 

Idham menyampaikan, KPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.

"Dan saat ini, satu dapil Pemilu anggota DPR tersebut sedang dimohonkan kembali kepada MK, jadi kami belum bisa melaksanakan ketentuan pasal 414 ayat 1," ucap dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
IHSG Sesi Pertama Turun ke 5.434

{{caption}}
Prabowo Lantik Pejabat Hari Ini, Mensesneg Bicara Posisi Menteri Keuangan Purbaya

{{caption}}
Daftar Pejabat yang Bakal Dilantik Prabowo Hari ini

{{caption}}
Kondisi Terkini Kapolsek Baradatu yang Ditabrak Mobil Bandar Narkoba

{{caption}}
Prabowo Diagendakan Lantik Pejabat Negara Hari Ini

{{caption}}
Viral Puluhan Paspor Jemaah Haji Berserakan di BSD, ini Hasil Temuan Imigrasi

Topik Terkait
{{caption}}
Kepala Daerah Terpilih Batal Dilantik 6 Februari, Pemerintah Segera Cari Tanggal Baru

Penundaan dilakukan untuk menyesuaikan putusan dismissal para pasangan calon yang memasukkan gugatan sengketa Pilkada 2025 ke MK.

pelantikan kepala daerah 2025
{{caption}}
MK Percepat Putusan Dissmisal Sengketa Pilkada 2024, Pelantikan Kepala Daerah Diundur

Putusan dissmisal merupakan putusan untuk menetapkan gugur atau tidaknya suatu perkara untuk perkara perselisihan hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
DPR dan Kemendagri Segera Rapat Bahas Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

Rpat terkait penentuan jadwal pelantikan dilakukan usai mendengarkan putusan MK.

DPR
{{caption}}
DPR Ungkap Dua Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Setelah Putusan MK

Ketua Komisi II DPR mengatakan ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024

DPR
{{caption}}
Tim Pramono-Rano Tak Masalah Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025: Kita Siap Saja Lah

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada terlebih dahulu.

Pramono Anung-Rano Karno
{{caption}}
Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Tanggal 13 Maret 2025, Ini Alasannya

Seharusnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

pilkada
{{caption}}
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

pkpu pilkada 2024
{{caption}}
Jelang Pendaftaran Paslon, KPU dan DPR Gelar Rapat Konsinyering PKPU Pilkada 2024 di Akhir Pekan

Perubahan PKPU ini perlu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.

Pilkada Serentak 2024
{{caption}}
VIDEO: KPU Blak-blakan Dampak Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Nasib Putusan MK

KPU menegaskan tengah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsultasi (MK)

KPU
{{caption}}
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

Rieke Diah Pitaloka
{{caption}}
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, KPU: Kami Tegas Laksanakan Putusan MK

KPU memastikan bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024 usai DPR batal mengesahkan RUU Pilkada.

KPU
{{caption}}
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR

Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.

UU Pilkada
{{caption}}
FOTO: Suasana Ruang Monitoring untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024

Pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 telah rampung dilaksanakan. Kini, KPU fokus pada pemantauan dan rekapitulasi suara di seluruh daerah di Indonesia.

berita foto
{{caption}}
KPU Jakarta Siapkan 8,4 Juta Surat Suara untuk Hari Pencoblosan Pilkada 2024

Sebanyak 8.425.755 surat suara tersebut telah didistribusikan langsung ke KPU kabupaten dan kota.

berita update
{{caption}}
KPU Jakarta Lantik 103.845 Petugas KPPS Pilkada, Langsung Dibekali Bimtek SIREKAP

Tarmizi mencatat, sebanyak 105 Anggota KPPS dari Kelurahan Cikini turut hadir untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji.

kpps
{{caption}}
Prabowo Lantik Iffa Rosita Jadi Anggota KPU Gantikan Hasyim Asy'ari

Presiden Prabowo Subianto melantik Iffa Rosita sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sisa masa jabatan periode 2022-2027.

kpu 2024
{{caption}}
Acara Fun Run KPU, Pj Wali Kota Tangerang Imbau Ajak Pendukung Sosialisasi Paslon dengan Bijak & Positif

Pj turut mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan penuh kesadaran

berita update
{{caption}}
KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Pilkada 2-3 September di 48 Wilayah Paslon Tunggal

Sebelum memperpanjang masa pendaftaran, KPU akan melakukan masa sosialisasi selama 3 hari yaitu 30, 31 Agustus dan 1 September 2024

kpu 2024
{{caption}}
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

apindo
{{caption}}
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

bssn
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

berita update
{{caption}}
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

kedaulatan negara
{{caption}}
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

konten ai