Pemerintah Hemat Rp1,94 Triliun dari Anggaran Perjalanan Dinas Berkat Transformasi Kerja

Pemerintah mencatat penghematan biaya perjalanan dinas mencapai Rp1,95 triliun selama penerapan pola kerja tersebut.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN dengan pengawasan digital ketat melalui aplikasi 'Kantorku'. Apakah langkah ini benar-benar meningkatkan kinerja atau justru memunculkan tantangan baru dalam birokrasi dan pelayanan publik?

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, sebuah langkah progresif untuk mendorong efisiensi dan kinerja berbasis output tanpa mengganggu layanan publik.

Kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat telah resmi berlaku. Pemerintah memastikan pengawasan ketat berbasis kinerja digital untuk menjaga produktivitas dan akuntabilitas ASN.

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan kerja dari rumah (WFH) untuk ASN akan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat.

Lalu lintas di Jakarta terpantau lebih lengang seiring penerapan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara.

pola kerja ASN di Kemenimipas dibagi dalam dua skema, yakni WFO selama empat hari kerja, mulai Senin hingga Kamis, serta WFH setiap hari Jumat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat dan memangkas biaya perjalanan dinas ASN sebagai upaya efisiensi anggaran serta mendorong transformasi budaya kerja.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Kebijakan WFH bagi ASN satu kali dalam seminggu berhasil mengurangi anggaran perjalanan dinas negara hingga Rp 1,95 triliun dalam waktu satu bulan.

Pemprov NTB serius melakukan efisiensi anggaran, memangkas perjalanan dinas, menyusul anjloknya dana bagi hasil tambang yang berdampak signifikan pada fiskal daerah.

Pemprov NTB menerapkan efisiensi anggaran NTB, pangkas biaya perjalanan dinas, imbas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang dari PT AMNT yang signifikan. Langkah ini krusial menjaga fiskal daerah.

Mendagri Tito menegaskan APBD sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Polri jangan boros belanja. Perjalanan dinas cukup 2 kali.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi menerapkan kebijakan baru terkait perjalanan dinas, termasuk larangan membawa pasangan. Kebijakan Perjalanan Dinas Pupuk Indonesia ini bertujuan untuk efisiensi dan profesionalisme.

Ombudsman RI di bawah Hery Susanto fokus benahi internal, termasuk SDM dan anggaran, serta kawal program prioritas pemerintah seperti Astacita demi pelayanan publik optimal.

DPRD Jawa Barat mendorong Pemkab Cianjur segera melengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten, demi meningkatkan keamanan pengendara dan mendukung sektor pariwisata Cianjur.

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa anggaran untuk program MBG tetap aman, meskipun pemerintah melakukan penghematan akibat konflik di Timur Tengah.

Kementerian Keuangan melalui DJPb menggalakkan sinergi fiskal di Bengkulu. Simak bagaimana pengelolaan fiskal Bengkulu didorong untuk pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan.

Anggaran pembelian dua meja biliar itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Sekretariat DPRD Sumatra Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan dana Rp40 miliar untuk Anggaran Pembangunan Mamasa tahun ini, fokus pada infrastruktur jalan dan program vital lainnya, menunjukkan komitmen kuat untuk kesejahteraan daerah.