LIVE

Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

kemendagri
Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda (merdeka.com)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun ASN Pemda dapat melaksanakan tugas kedinasan melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

"Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat," bunyi poin SE tersebut sebagaimana disampaikan Mendagri pada kegiatan Press Conference Kebijakan WFH bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Sebagaimana aturan yang tertuang dalam SE, pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memacu akselerasi layanan digital pemerintahan daerah dengan mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta digitalisasi proses birokrasi.

"Hal-hal yang berkaitan dengan working from office dan working from home, teknis pelaksanaannya, termasuk juga mengenai upaya untuk mendorong layanan digital," imbuh Mendagri.

Mendagri menambahkan, saat terjadinya pandemi Covid-19, SPBE telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemda. Oleh karena itu, kebijakan WFH ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja ASN.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Di sisi lain, sebagaimana poin ketentuan dalam SE, daerah diminta membuat skema mekanisme pengendalian dan pengawasan WFH serta WFO.

Kemudian, unit pelayanan publik langsung didorong untuk tetap melaksanakan WFO. Sementara itu, unit pendukung melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan kinerja ASN tercapai.

Layanan pemerintahan yang dikecualikan dari kebijakan WFH

Mendagri Tito Karnavian saat Press Conference Kebijakan WFH bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta
Mendagri Tito Karnavian saat Press Conference Kebijakan WFH bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta @ 2026 merdeka.com

Lebih lanjut, terdapat sejumlah layanan pemerintahan yang dikecualikan dari kebijakan WFH, antara lain unit pemerintahan pada urusan kebencanaan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), kebersihan dan persampahan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan di bidang penanaman modal, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pendapatan daerah, serta layanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Gubernur, Wali Kota, kita minta untuk melaksanakan perhitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien ini," sambung Mendagri.

Adapun anggaran dari hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program prioritas Pemda.

Kebijakan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026

Mendagri Tito Karnavian saat Press Conference Kebijakan WFH bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta
Mendagri Tito Karnavian saat Press Conference Kebijakan WFH bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta @ 2026 merdeka.com

Berdasarkan SE tersebut, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.

Terkait sistem pelaporan, para bupati dan wali kota melaporkan pelaksanaan SE tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah paling lambat setiap tanggal 2 bulan berikutnya. Sementara itu, gubernur melaporkan pelaksanaan SE kepada Mendagri paling lambat setiap tanggal 4 bulan berikutnya.

"Dan ketentuan ini, kebijakan ini akan dievaluasi selama dua bulan," tandas Mendagri.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Perampok Lansia di Kudus Ditangkap, Ternyata Orang Dekat

{{caption}}
Xiaomi 17T dan 17T Pro Masuk Indonesia 2 Juni, Harga Global Mulai Rp 15,5 Juta

{{caption}}
Polisi Penimbun Solar Subsidi di NTT Dipecat Tidak Hormat

{{caption}}
Kembali Bertemu Macron, Prabowo Ingin Tingkatkan Kerja Sama dan Investasi

{{caption}}
Kronologi Jalan Raya Lenteng Agung Ambles

{{caption}}
Macron Sebut Indonesia Mitra Strategis Penting Prancis

Topik Terkait
{{caption}}
Pimpinan OPD Wajib WFO, Bupati Sigi Tegaskan Kebijakan WFH Tidak Berlaku Penuh

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

Kebijakan WFH
{{caption}}
Mendagri Tito Tegaskan WFH Wajib Diterapkan Daerah: Transformasi Budaya Kerja Lebih Efektif Efisien

Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat.

WFH
{{caption}}
Gubernur PBD Terbitkan SE Dukung Penerapan WFH, Tingkatkan Efisiensi ASN Papua Barat Daya

Gubernur Elisa Kambu mengeluarkan Surat Edaran yang mendukung Penerapan WFH ASN Papua Barat Daya, bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Penerapan WFH ASN Papua Barat Daya
{{caption}}
Transformasi Birokrasi: Menilik Efektivitas Kebijakan WFH Surabaya dengan Pengawasan Digital

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN dengan pengawasan digital ketat melalui aplikasi 'Kantorku'. Apakah langkah ini benar-benar meningkatkan kinerja atau justru memunculkan tantangan baru dalam birokrasi dan pelayanan publik?

WFH Surabaya
{{caption}}
ASN Pemprov Banten Wajib Presensi Digital Saat WFH Hari Jumat, Jamin Kinerja Optimal

Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh ASN Pemprov Banten tetap melakukan presensi digital melalui Simasten saat WFH di hari Jumat, memastikan kedisiplinan dan akuntabilitas kinerja tetap terjaga.

ASN Pemprov Banten
{{caption}}
Pemkab Lombok Tengah Terapkan Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Pelayanan Publik Tetap Optimal

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, memastikan pelayanan publik tetap optimal dan tidak terganggu.

WFH ASN Lombok Tengah
{{caption}}
Kemenimipas Pastikan Layanan Publik Tetap Penuh di Tengah Kebijakan WFH Setiap Jumat

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Kebijakan WFH Kemenimipas
{{caption}}
68 ASN Pemkot Jaktim Mulai WFH, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

WFH ASN Jakarta Timur
{{caption}}
Pemkab Bengkayang Resmi Berlakukan WFH bagi ASN Setiap Jumat: Dorong Efisiensi dan Kinerja Berbasis Output

Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, sebuah langkah progresif untuk mendorong efisiensi dan kinerja berbasis output tanpa mengganggu layanan publik.

WFH ASN Bengkayang
{{caption}}
Pemerintah Perketat Pengawasan ASN WFH Setiap Jumat, Jamin Kinerja Tetap Optimal

Kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat telah resmi berlaku. Pemerintah memastikan pengawasan ketat berbasis kinerja digital untuk menjaga produktivitas dan akuntabilitas ASN.

Pengawasan ASN WFH
{{caption}}
Pemkab Cirebon Resmi Terapkan Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Dorong Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, mulai pekan ini, sebagai langkah efisiensi dan adaptasi budaya kerja baru.

Cirebon
{{caption}}
Pelayanan Publik Aceh Tetap Optimal Meski ASN Terapkan WFH Setiap Jumat

Pemerintah Aceh memastikan kualitas Pelayanan Publik Aceh tidak terganggu dengan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, demi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

Pelayanan Publik Aceh
{{caption}}
Penjelasan Wamendagri Ribka Haluk soal Persepsi Tentang Data OAP di Tanah Papua

Ribka menyebut jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa.

berita update
{{caption}}
Wamendagri Ribka Tegaskan Pentingnya Sinergisitas dan Tata Kelola dalam Percepatan Pembangunan Papua

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

berita update
{{caption}}
Perkuat Kepedulian Sosial, Mendagri Serahkan Hewan Kurban Kemendagri dan BNPP

Mendagri mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan hewan kurban.

berita update
{{caption}}
Kemendagri Resmi Luncurkan Instrumen Monev, Kerja Sama Pemda dengan Pihak Luar Negeri

Tomsi menjelaskan, selama ini kerja sama antara Pemda dengan pihak luar negeri sudah cukup banyak.

berita update
{{caption}}
Jaga Stabilitas Harga, Sekjen Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Indonesia Timur

Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah pemerintah dalam menjaga pemerataan harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.

bulog
{{caption}}
Pemkab Nagan Raya dan DPRK Temui Satgas Pusat Perjuangkan Bantuan Bencana Nagan Raya

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama DPRK bergerak cepat menemui Satgas Pusat di Kemendagri untuk memastikan percepatan Bantuan Bencana Nagan Raya bagi korban hidrometeorologi. Simak upaya selengkapnya!

aceh
{{caption}}
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara Lewat Bantuan Sosial & Senam Sehat

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

aceh utara
{{caption}}
Salurkan Bantuan di Huntara Desa Ulee Rubek Timur, Ketum Posyandu Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Emas 2045

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

aceh utara
{{caption}}
Demi Wujudkan Kesejahteraan, Wamendagri Ribka Minta Papua Dukung Asta Cita Presiden

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

advertorial
{{caption}}
Wamendagri Wiyagus: Perkuat Peran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas untuk Lindungi Masyarakat

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

advertorial
{{caption}}
Apresiasi Praja IPDN, Wamendagri Bima: Latih Kepemimpinan Atasi Dinamika Pemerintahan

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

aceh tamiang
{{caption}}
Wamendagri Wiyagus Apresiasi Peran Strategis Damkar, Satpol PP, dan Linmas Jaga Stabilitas Daerah

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.

advertorial