Kemenkeu Dorong Pengelolaan Fiskal Bengkulu Optimal untuk Percepat Pembangunan Daerah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara aktif mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait di Provinsi Bengkulu. Dorongan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan fiskal demi mendukung percepatan pembangunan daerah. Upaya ini menjadi krusial dalam memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien.

Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu telah menyelenggarakan sebuah kegiatan bertema “Sinergi Fiskal Membangun Bengkulu Maju”. Acara ini dirancang khusus untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menciptakan sinergi yang lebih solid dalam tata kelola keuangan negara.

Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wardhana, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting. Harapannya adalah pengelolaan fiskal dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Sinergi yang kuat diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan fiskal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Bengkulu ini menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi. Sinergi ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang tidak hanya akuntabel dan transparan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan daerah. Melalui sinergi ini, diharapkan setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Muhammad Irfan Surya Wardhana menjelaskan bahwa dengan adanya kegiatan ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat mempercepat realisasi belanja negara. Percepatan realisasi belanja ini sangat penting untuk menggerakkan roda ekonomi lokal dan nasional. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur percepatan penyerapan anggaran.

Fokus utama juga diberikan pada belanja modal, yang harus dikontrakkan paling lambat Mei 2026. Jika target ini tidak tercapai, ada kemungkinan anggaran tersebut dialihkan untuk program strategis lain yang dianggap lebih prioritas oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.

Selain menjadi ajang diskusi dan silaturahmi, acara ini juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja di kementerian negara dan lembaga pemerintah daerah. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja terbaik dalam penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan. Ini diharapkan dapat memotivasi instansi lain untuk meningkatkan kinerja pengelolaan fiskal Bengkulu.

Hingga awal Maret 2026, realisasi belanja negara atau dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Bengkulu telah mencapai angka Rp1,90 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung keuangan daerah. Dana ini disalurkan melalui berbagai komponen untuk menunjang program-program pembangunan.

Sebagian besar realisasi belanja negara berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang mencapai Rp1,49 triliun. Jumlah ini merupakan bagian signifikan dari total alokasi anggaran pemerintah pusat sebesar Rp5,98 triliun untuk DAU di Bengkulu. DAU berperan penting dalam mendukung operasional dan pembangunan dasar di daerah.

Selain DAU, terdapat juga realisasi dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp17,99 miliar dari pagu anggaran Rp176,02 miliar. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas terealisasi Rp5,66 miliar dari pagu Rp96,47 miliar. Ini menunjukkan dukungan terhadap sektor kesehatan di tingkat dasar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik lainnya telah tersalurkan Rp158,08 miliar dari alokasi Rp1 triliun. Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp223,72 miliar dari pagu anggaran Rp458,82 miliar. Berbagai alokasi dana ini mencerminkan upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Bengkulu.

Sumber: AntaraNews