Paripurna DPR Sahkan Arsul Sani jadi Hakim MK Gantikan Wahiduddin Adams

Arsul Sani melepas berbagai jabatannya sebelum dilantik menjadi Hakim MK.

Saat acara pelantikan di Istana Negara, Arsul nampak akrab berbincang dengan Anwar Usman.

Ketiganya bertemu saat acara pengucapan sumpah jabatan Arsul Sani sebagai hakim MK di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/1).

Sesuai aturan hakim MK tak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik

Harta itu dia laporkan pada 8 Maret 2023 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR R

Usai bersalaman dengan Arsul Sani, Mahfud menghampiri Anwar Usman.

Asrul Sani mengucapkan sumpah dan janji sebagai hakim MK di hadapan Jokowi

Agenda pengucapan sumpah hakim konstitusi rencana akan dilangsungkan pukul 10.00 WIB.

Mantan anggota DPR RI dua periode itu mengaku ingin ikuti jejak karier Mahfud MD.

Untuk menjaga marwah dan etika di MK, Arsul akan patuh pada aturan yang selama ini berlaku

Arsul sudah sejak lama berkomunikasi dengan Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono.

Arsul berharap akan mengurangi ketegangan terkait pengambilan keputusan MK.

Benny juga menyebut hakim MK Arsul Sani pernah dituduh menggunakan ijazah palsu.

Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyinggung ijazah palsu dalam sidang.

Habiburokhman menekankan pentingnya konfirmasi untuk mencegah masalah di masa depan.

Arsul menegaskan bahwa ia akan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu negatif yang beredar.

Arsul menjelaskan bahwa perjalanan studi doktoralnya dimulai pada September 2010.

Sidang membahas terkait uji materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.