Waketum PPP Arsul Sani Terpilih Sebagai Hakim Konstitusi Usul DPR

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani terpilih menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi menggantikan Wahidudin Adams. Nama Arsul disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.

"Dari sembilan fraksi, semua mengusulkan nama satu nama Bapak Arsul Sani," ujar Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir ketika membacakan hasil rapat pleno di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

"Kemudian pimpinan rapat menanyakan kembali apakah dapat disetujui? Kemudian semua menyatakan menyetujui bapak Arsul Sani" ujarnya.

Sementara itu, Arsul mengatakan akan mundur sebagai anggota DPR, wakil ketua MPR RI dan juga sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Kalau misalnya saya dipilih konsekuensinya ya berhenti dari DPR mundur sebagai pimpinan MPR bagian mundur sebagai anggota partai itu ya karena UU," kata Arsul.

Sebab dalam UU MK, hakim konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai dan juga pejabat negara.

Arsul mengaku menjadi hakim konstitusi untuk menunjukkan masing-masing lembaga tidak ada ego sektoral. Arsul berharap akan mengurangi ketegangan terkait pengambilan keputusan MK.

"Tapi sekali lagi niat saya agar ya apa kelembagaan negara kita itu makin lama makin baik lah, tidak kemudian masing-masing menunjukkan ego sektoral atau ego sentralnya masing-masing dan keinginan saya mudah-mudahan bisa berkontribusi agar kemudian tidak ada ketegangan-ketegangan antar lembaga negara yang terjadi, karena misalnya putusan MK," jelasnya.

"Kita stick saja karena sengketa pemilu atau sengketa pilpres itu kan sengketa hasil. Kita kalau bicara hasil itu kan bicara angka-angka utamanya. Ya kita lihat saja berbasis data dan alat bukti. Alat buktinya apa? Ya bisa saksi bisa dokumen-dokumen penghitungan suara dan lain sebagainya dan tentu keterangan ahli," kata Arsul.

Meski pengalaman sebagai anggota DPR, ketika menjadi hakim konstitusi Arsul menjamin bakal mempertahankan independensinya. Jangan diasumsikan karena berasal dari DPR sehingga tidak independen.