Kubu AMIN Tak Khawatir Arsul Sani Ikut Adili Sengketa Pemilu di MK

Sidang Sengketa Pileg, MK Jelaskan Peran Arsul Sani saat Ikut Sidangkan Perkara PPP

Sidang sengketa hasil Pileg 2024 dimulai pada Senin pekan depan.

Alasannya karena Ketua Umum PSI yakni Kaesang Pangarep adalah keponakan dari hakim Anwar Usman.

PPP hanya meraih 3,87 persen suara dalam pemilu 2024

Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.

Ketua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Ketiganya bertemu saat acara pengucapan sumpah jabatan Arsul Sani sebagai hakim MK di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/1).

Asrul Sani mengucapkan sumpah dan janji sebagai hakim MK di hadapan Jokowi

Terpilihnya Arsul ini berdasarkan persetujuan oleh seluruh fraksi di DPR untuk menggantikan Wahidudin Adams

Untuk menjaga marwah dan etika di MK, Arsul akan patuh pada aturan yang selama ini berlaku

Arsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres

Benny juga menyebut hakim MK Arsul Sani pernah dituduh menggunakan ijazah palsu.

Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyinggung ijazah palsu dalam sidang.

Habiburokhman menekankan pentingnya konfirmasi untuk mencegah masalah di masa depan.

Arsul menegaskan bahwa ia akan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu negatif yang beredar.

Arsul menjelaskan bahwa perjalanan studi doktoralnya dimulai pada September 2010.

Sidang membahas terkait uji materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.